99% Daerah di Indonesia Terpapar Covid-19, Vaksinasi Untuk Masyarakat Umum Dilaksanakan Mulai April

INFOKA.ID – Pandemi Covid-19 sudah hampir terjadi selama setahun di Indonesia. Meski demikian, belum ada tanda-tanda laju penularan virus corona dapat dikendalikan pemerintah. Hal ini terlihat dari kasus yang terus bertambah hingga Kamis (11/2/2021).

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, hingga Kamis, ada penambahan 8.435 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.191.990 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang dilansir dari Kompas.com.

Sementara itu, kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Secara rinci, ada 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona. Artinya, lebih dari 99 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Kapolri Perintahkan Jajarannya Kawal Ketat Program Vaksinasi Covid-19

Pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap total 181.554.465 orang penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen dari total populasi.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masyarakat umum bisa mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 pada April 2021.

Vaksinasi untuk masyarakat umum ini akan memprioritaskan daerah yang dinilai rentan penularan Covid-19 dan kawasan padat penduduk.

“Warga biasa bisa mendapatkan vaksin Covid-19 sekitar-sekitar bulan April. Itu diprioritaskan atau diarahkan dengan prioritas ke daerah rentan wabah dan daerah yang berpenduduk padat,” ujar Moeldoko, Kamis.

Menurut Moeldoko, alasan diprioritaskannya vaksin di daerah-daerah tersebut agar memutus penularan di kawasan padat yang nantinya berdampak pada menurunnya kasus Covid-19.

“Menjadi prioritas karena vaksin tujuannya adalah untuk memotong transmisi. Jadi kalau penduduknya padat, itu menjadi prioritas,” tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Lockdown Satu Wilayah Adalah Kebijakan Keliru

“Kalau daerah (zona) merah akan jadi prioritas. Apalagi yang (zona) hitam,” tutur Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini menyebut, pengaturan terkait kelompok yang akan divaksinasi, waktu pelaksanaan dan tahapan serta prioritasnya sudah diatur Kementerian Kesehatan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk petugas pelayanan publik akan dimulai pekan depan.

Selain itu, masyarakat dengan risiko tinggi terpapar Covid-19 juga bisa segera mendapatkan suntikan vaksin.

“Mulai pekan depan ini sudah mulai masuk (vaksinasi untuk) pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat,” ujar Jokowi pada ‘Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021’ di Istana Negara yang ditayangkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).

“Masyarakat mungkin (juga) bisa dilakukan untuk yang tingkat interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi, harus didahulukan, misalnya pasar,” lanjutnya.

Selain itu, masyarakat yang bekerja di sektor jasa dengan tingkat interaksi yang tinggi juga perlu segera disuntik vaksin Covid-2. Contohnya, kata Jokowi, karyawan mal yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat.

Baca juga: Libur Imlek, PNS ke Luar Kota Bisa Dikenakan Sanksi

Jokowi menegaskan, vaksinasi Covid-19 yang diprogramkan pemerintah bukan untuk perorangan. Melainkan, pemerintah ingin memberikan vaksin dengan sistem klaster prioritas kelompok tertentu.

Pemerintah ingin memagari kelompok masyarakat berisiko tinggi agar terhindar dari potensi terpapar Covid-19.

“Sehingga tercapai kekebalan komunal, herd immunity. Sekali lagi, perlu perencanaan secara detail soal vaksinasi ini. Perlu dipeakan,” tutur Jokowi.

“Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak itu siapa dulu yang didahulukan. Jangan lupa untuk kelompok rentan, terutama lansia itu harus menjadi prioritas,” tambahnya. (*)

Sumber: Kompas.com