Proyek Jalan di Gandus Senilai Rp 4 Miliar Diduga Menjadi Bahan Bancakan Oknum Pejabat Dinas PUPR Kota Palembang

PALEMBANG – Pasca Eddy Santana Putra dan Romi Herton menanggalkan jabatan sebagai orang nomor 1 di Kota Palembang, Kota Palembang mengalami kemunduran terutama dalam hal infrastruktur jalan perkotaan.

Sebagaimana yang ketahui, saat ini kondisi jalan di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang dimana menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah Kota Palembang banyak mengalami kerusakan ataupun berlobang, dan jelas kondisi ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Banyak masyarakat yang mengeluhkan akibat dari buruknya infrastruktur di Kota Palembang.

Masyarakat pun memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Palembang untuk segera dilakukan perbaikan.

Namun, sikap Pemerintah Kota Palembang begitu sangat lambat dalam merespon hal tersebut, padahal infrastruktur jalan yang baik sangat mendukung aksesibilitas, mobilitas dan kesejahteraan bagi masyarakat di kota Palembang.

Selain itu, program perbaikan jalan tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum pejabat di Dinas PUPR Kota Palembang untuk mengambil keuntungan pribadi.

Hal tersebut menjadi alasan bagi aliansi masyarakat dan pemuda Kota Palembang yang dimotori oleh Mardi, Kandar, dan Alamsyah, ditemui Jumat, (19/4/2024).

Kandar mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi damai di kantor Kejati Sumsel dan Kantor Walikota Palembang, agar segera memanggil dan memeriksa oknum pejabat di Dinas PUPR Kota Palembang yang diduga telah melakukan kolusi dan nepotisme dan dugaan gratifikasi pekerjaan proyek jalan tersebut.

“Sangat kami sayangkan, ditengah saat ini masyarakat membutuhkan perbaikan infrastruktur, namun dimanfaatkan oleh oknum pejabat di Dinas PUPR Kota Palembang. Maka kami minta agar Kejati Sumsel untuk segera memanggil dan memeriksa oknum kadis dan Kabid BM Dinas PUPR Kota Palembang,” ujar Kandar

Selain itu, menurut Alamsyah mereka akan melakukan aksi di kantor walikota Palembang, agar PJ Walikota Palembang segera memecat oknum kadis dan Kabid BM Dinas PUPR Kota Palembang yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas dengan sebaik baiknya.

“Sudah kita ketahui bersama saat ini masyarakat Kota Palembang menginginkan adanya percepatan dalam perbaikan dan peningkatan jalan di Kota Palembang untuk menunjang mobilitas masyarakat. Namun kami menilai Dinas PUPR Kota Palembang masih sangat lambat dan tidak mampu menjalankan tugas terbukti masih banyaknya jalan-jalan yang berlobang atau pun rusak di Kota Palembang ” tutup Alamsyah. (sya)