Nasional
Pemerintah Akan Atur Harga Vaksin Covid-19 Agar Tidak Terlalu Mahal
Published
5 tahun agoon
By
admin
INFOKA.ID – Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi menyebut bahwa pemerintah akan mengatur harga vaksin Covid-19 agar tidak terlalu mahal.
“Pemerintah juga akan meregulasi harganya, untuk harga vaksin itu, supaya tentunya masyarakat tidak merasa terlalu mahal atau dikendalikan pasar dan sebagainya,” kata Nadia, dilansir dari Kompas.com, Senin (14/12/2020).
Menurut dia, program vaksin mandiri atau berbayar ini juga menyasar perusahaan-perusahaan.
Tujuannya, kembali membangkitkan perekonomian nasional yang lesu akibat pandemi.
Harapan Nadia, ketika perusahaan tersebut memvaksin karyawannya, perusahaan dapat berjalan kembali dan memutar roda perekonomian.
Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan vaksin yang diterima, baik melalui program vaksin subsidi maupun mandiri aman.
Pemerintah memang berencana membuat dua skema program vaksinasi, yaitu vaksin subsidi yang diperuntukkan tenaga kesehatan serta masyarakat kurang mampu dan vaksin mandiri atau berbayar.
Kendati demikian, muncul tanggapan dari berbagai pihak mengenai vaksin berbayar, salah satunya dari Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman.
Menurut dia, dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, seharusnya tak ada dasar bagi pemerintah untuk mengomersialisasikan vaksin maupun terapi lainnya.
“Lha kita mau mengendalikan wabah, tapi kok malah jualan. Itu secara etika rasanya tidak pantas sama sekali,” kata Dicky pekan lalu. (*)
Sumber: Kompas.com


You may like

Jaksa Sebut Terdakwa Korupsi Dana Bantuan Covid-19 di Purwakarta Diduga Gunakan Data Fiktif, Ada Nama Mantan Bupati

Kemenkes: Kenaikan Kasus Covid-19 Varian JN.1 Masih Terkendali

Kemenkes: Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi

Waspadai Covid-19, Pemprov Jabar Imbau Warga Kembali Terapkan Prokes

BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Pasien Covid-19 Sesuai Indikasi Medis

Meski Sudah Masuk Endemi, BPJS Tetap Tanggung Biaya Pengobatan Covid-19
Pos-pos Terbaru
- Bupati Karawang Aep Syaepuloh Lantik 199 Kepsek SD-SMP, Tekankan Larangan Pungli dan Penyalahgunaan Dana BOS
- Bupati Aep Tinjau Overlay Jalan Surotokunto 2 Kilometer, Pastikan Kualitas Pekerjaan
- Bolehkah Paspor Diurus Orang Lain? Ini Penjelasan Imigrasi Karawang
- Lippoland Hadirkan Ecoprime di Lippo Karawang, Tawarkan Konsep Hybrid Warehousing Untuk Kebutuhan Bisnis Modern
- 12.508 Peserta Ikuti UTBK SNBT 2026 di Universitas Singaperbangsa Karawang





