Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menangani Pandemi Covid-19
Published
6 tahun agoon
By
admin
INFOKA.ID – Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menilai pemerintah selama ini tidak serius menangani pandemi Covid-19. Pernyataan itu ia sampaikan merespons jumlah tracer atau pihak yang bertugas melakukan tracing covid-19 di Indonesia hanya sekitar 5.000 orang, bahkan sebanyak 1.600 orang di antaranya terpusat di Jakarta.
Windhu berujar kondisi tersebut menyebabkan testing rate di Indonesia hanya sekitar 2,5 persen dari populasi dan rasio lacak isolasi sekitar 1:5.
“Ini persoalan yang sangat serius kalau jumlah tracer kita se-Indonesia cuma 5000-an orang. Aneh banget. Ini menunjukkan bahwa selama ini memang kita tidak serius menangani pandemi, cuma main-main saja,” ujar Windhu dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (12/2).
Baca juga: Mendikbud Sebut Daerah Nihil Internet Dibolehkan Belajar Tatap Muka
Menurut dia, testing dan tracing yang lemah berdampak buruk pada penemuan kasus baru. Padahal, ia menilai bahwa pakem pengendalian wabah penyakit menular adalah penemuan kasus baru untuk kemudian dilakukan penanganan.
“Kalau testing dan tracing kita lemah, maka case finding/ detection sangat buruk, sehingga apa yang kita laporkan selama ini hanya puncak dari gunung es. Di bawah permukaan ada 5-10 kali lipat kasus yang belum terdeteksi dan terus menjadi reservoir penularan. Ini bom waktu,” ucap dia.
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman pun mengkritik penanganan pemerintah terkait pelacakan kasus. Menurut dia, pemerintah masih ‘buta’ akan sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi Covid-19.
“Sekali lagi manajemen data, ya. Data itu bukan masalah laporan saja. Tapi juga SDM, fasilitas, ya, harus tahu. Namanya lagi perang melawan Covid-19, kita harus tahu kapasitas, SDM kita, orang, uang, termasuk harus tahu situasi lapangan,” imbuh dia.
“Ini sudah satu tahun kita baru menyadari seperti itu,” lanjutnya.
Baca juga: 99% Daerah di Indonesia Terpapar Covid-19, Vaksinasi Untuk Masyarakat Umum Dilaksanakan Mulai April
Ia berpendapat untuk perkembangan kasus yang tengah terjadi di Indonesia saat ini, semestinya pelacak yang dibutuhkan harus lebih banyak lagi. Untuk kondisi seperti ini dengan 5.000 pelacak, itu masih sangat jauh.
“Apalagi Indonesia sebelum puncak sudah banyak, ya, yang diperlukan secara teoritis 30/100.000 penduduk. 30 pelacak per 100.000 penduduk. Itu secara teoritis. Artinya, kalau 10 juta penduduknya, ya, 3.000 pelacak, kan,” pungkasnya. (*)
Sumber: CNNIndonesia.com

You may like

Jaksa Sebut Terdakwa Korupsi Dana Bantuan Covid-19 di Purwakarta Diduga Gunakan Data Fiktif, Ada Nama Mantan Bupati

Kemenkes: Kenaikan Kasus Covid-19 Varian JN.1 Masih Terkendali

Kemenkes: Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi

Waspadai Covid-19, Pemprov Jabar Imbau Warga Kembali Terapkan Prokes

Biaya Pengobatan Pasien Covid-19 Beralih ke BPJS Kesehatan Mulai September 2023

BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Pasien Covid-19 Sesuai Indikasi Medis
Pos-pos Terbaru
- Enam Orang Diamankan! BNNK Karawang Bongkar Jaringan Peredaran 5.555 Obat Keras di Cilamaya Wetan Dan Kulon
- Anggaran Pemda Telat, Komisi I DPRD Karawang Desak Pencairan Dana Pilkades Serentak 2026
- Cegah Stunting di Kabupaten Bekasi, Alfamidi Kembali Salurkan Ribuan Telur
- Kejari Karawang Sita 12 Bidang Tanah dan 3 Mobil serta Amankan Uang Rp829,55 Juta dalam Perkara Dugaan Korupsi Penyaluran KPR Bank Himbara Cabang Karawang
- PERS SUMSEL GEMPAR! Koalisi Jurnalis Turun ke Jalan, Desak Copot Dirintelkam dan Bongkar Aktor Intelektual Kekerasan!






