Connect with us

Daerah

Bupati Purwakarta: Status PPKM Level 4 Akibat Data Tidak Sinkron

Diposting

pada

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sudah kembali ke level 2 di masa perpanjangan PPKM hingga 20 September 2021.

“Alhamdulillah, sore tadi Kemenkes sudah memperbaharui data. Kita diberikan perbaikan data dari PPKM level 4 kembali ke level 2. Hanya saja kita akan menunggu revisi Inmendagri dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika melalui keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021) petang.

Anne mengatakan daerahnya ditetapkan berstatus PPKM Level 4, karena terjadi ketidaksinkronan data saat proses verifikasi data oleh pemerintah pusat.

“Karena verifikasi data, itu data lama yang harus kami input pada hari ini, sehingga Purwakarta dari sebelumnya Level 2 menjadi Level 4. Sekarang sedang diperbaiki datanya,” kata bupati, di Purwakarta, Selasa.

Ia mengatakan, sebelumnya Purwakarta berada di PPKM Level 2, tapi setelah PPKM diperpanjang hingga 20 September 2021, Purwakarta ditetapkan oleh pemerintah pusat berstatus PPKM Level 4.

Hal tersebut diketahui dari Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali.

Seharusnya, kata dia, Purwakarta sudah dalam level yang lebih baik, karena kondisi di lapangan dalam penanganan Covid-19 sudah terkendali dan berangsur membaik.

“Di lapangan sebetulnya laju penyebaran Covid-19 di Purwakarta sudah sangat rendah, yang berada kurang lebih di 0,4 persen,” katanya.

Ia menyebutkan, saat ini tingkat kesembuhan kasus mencapai 94,91 persen dan untuk angka keterisian di rumah sakit (BOR) juga mengalami penurunan, berada di 9,5 persen, artinya sudah turun terus.

“Kondisi rumah sakit pun sudah mulai kosong, kini tingkat pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 pun jauh lebih sedikit. Untuk kasus aktif per 13 September tersisa 47 orang,” ujarnya.

Jadi, kata Anne, walaupun Purwakarta dalam Irmendagri masuk ke PPKM Level 4, tapi kenyataan di lapangan sudah sangat baik dan laju penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan.

Ia mengaku akan menyampaikan kondisi riil di lapangan ke pemerintah pusat, agar ada peninjauan ulang terkait ditetapkannya Purwakarta ke dalam Level 4 di masa perpanjangan PPKM ini.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Cirebon. Masuknya Cirebon dalam level 4, disebabkan karena laboratorium pemeriksa Covid-19 tidak menginput dalam data nasional.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni mengatakan, tidak diinputnya data tersebut dalam data nasional, membuat laporan data kematian dari rumah sakit terlambat dilaporkan secara nasional.

“Hal ini menimbulkan perbedaan data harian dan data dalam new all record (NAR),” katanya, dilansir dari CNNIndonesia.com.

Eni menjelaskan, setiap kasus kematian karena Covid-19, semula berstatus konfirmasi positif dan tercatat dalam new all record (NAR) oleh laboratorium pemeriksa.

Dari status konfirmasi maka akan berakhir pada dua status yaitu sembuh atau meninggal. Sehingga seharusnya, ketika ada laporan kematian dari rumah sakit maka data kasusnya sudah tercatat dalam new all record.

“Pada kasus yang dialami oleh Pemkab Cirebon ini, banyak laporan kematian dari rumah sakit namun ketika dicari dalam data new all record tidak ada, sehingga data kematian tidak bisa dilaporkan sebagai kasus meninggal sampai data diinput oleh laboratorium,” ujar Eni.

Eni mengatakan, perbedaan data tersebut diketahui saat pihaknya melakukan verifikasi data kematian periode Januari-Agustus 2021. Dalam verifikasi tersebut, terdapat selisih kematian hingga 378 kasus.

“Ada selisih data dari Kabupaten dan pesat, terkait angka kematian hingga 378 kasus,” ucapnya.

Hal tersebut, membuat pihaknya berusaha untuk melaporkan kembali selisih angka kematian tersebut secara bertahap. Setiap harinya, dilaporkan sebanyak 13 kasus kematian. Pada periode 10 Agustus hingga 6 September, sudah dilaporkan sebanyak 203 kasus kematian, sehingga tersisa sebanyak 175 kematian.

Untuk segera menyelesaikan jumlah selisih kematian tersebut, Pemkab Cirebon langsung menyelesaikan selisih angka kematian, dengan melaporkan sebanyak 175 kasus dalam satu hari pada 7 September 2021.

“Namun ternyata, saat melakukan evaluasi kembali pada 7 September 2021, masih ada selisih kematian sebanyak 160 kasus,” cetus Eni.

Kondisi tersebut, membuat Pemkab Cirebon kembali melaporkan selisih kematian sebanyak 160 kasus dalam satu hari pada 8 September 2021. Eni mengatakan, perbaikan selisih data ini sudah dikoordinasikan dengan pihak provinsi, melalui surat resmi yang dikirimkan.

Jika merujuk pada data riil yang ada saat ini, seharusnya Kabupaten Cirebon sudah masuk pada PPKM level 2. Jumlah kematian juga sudah turun secara signifikan.

Eni kemudian menjamin bahwa pekan depan depan level PPKM di Kabupaten Cirebon dipastikan akan turun. Hal tersebut karena selesainya perbaikan data yang dilakukan.

Turunnya level PPKM juga, perlu didorong dengan gencarnya vaksinasi yang dilakukan. “Minggu depan pasti turun, kalau tidak level 2, ya level 3,” ujarnya. (*)

Advertisement
Tinggalkan pesan

Balas Pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook

Pos-pos Terbaru

Advertisement
Advertisement
Advertisement