KPU Siapkan Strategi Hadapi Sengketa Pemilu di MK

INFOKA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempersiapkan strategi untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU mengonsolidasikan jajaran KPU Divisi Hukum se-Indonesia untuk menghadapi sengketa di MK,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin, Minggu (24/3/2024), dikutip dari Antara.

Konsolidasi persiapan menghadapi sengketa itu, lanjut Afifuddin, dilakukan pihak KPU sejak Minggu (24/3/2024) hingga Selasa (26/3/2024).

Afifuddin melanjutkan, beberapa hal yang tengah dipersiapkan pihaknya untuk menghadapi gugatan MK, yakni mempersiapkan jawaban hingga bukti-bukti untuk menjawab gugatan di MK baik terkait pilpres, pileg maupun pemilihan DPD.

Dia yakin dengan persiapan tersebut pihak KPU akan mampu membuktikan seluruh gugatan pelanggaran pemilu di MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui total menerima 273 gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atas Pemilu 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) yang diterbitkan MK pada Ahad pukul 19.00 WIB. Rinciannya, 2 gugatan atas hasil Pilpres 2024, 259 gugatan atas hasil Pileg DPR dan DPRD, serta 12 gugatan atas hasil Pemilihan DPD.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2024, MK akan menggelar sidang perdana atas PHPU hasil Pilpres 2024 pada Rabu (27/3/2024) atau tiga hari lagi. Adapun sidang perdana PHPU Pileg DPR, DPRD, dan DPD digelar pada 29 April 2024.

Ketua MK Suhartoyo menjelaskan pihaknya akan menggunakan dua hari untuk penyampaian permohonan oleh pemohon.

“Lalu, satu hari berikutnya akan dimanfaatkan pada pagi dan sore hari untuk mendengarkan keterangan dan jawaban pihak termohon KPU, Bawaslu, dan pihak terkait,” ujarnya menjelaskan.

Setelah itu, lanjut dia, akan ada waktu untuk pembuktian selama empat hari untuk setiap nomor laporan.

“Nanti Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) itu diregistrasikan untuk pemanggilan dua hari. Itu sudah menghabiskan 10 hari dan sisanya nanti untuk Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan putusan,” ucapnya.

Diketahui, dua gugatan atas hasil Pilpres 2024 itu diajukan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin dan pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

Kubu 01 meminta MK memerintahkan pemungutan suara Pilpres 2024 diulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Jokowi.

Sementara itu, kubu 03 meminta Pilpres 2024 diulang tanpa melibatkan pasangan Prabowo-Gibran. Baik kubu 01 maupun 03 menuntut hal tersebut ke MK karena punya alasan serupa, yakni ada banyak terjadi kecurangan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. (*)