Nasional
Kemendikbud Sebut Banyak Kepala Daerah Belum Berani Buka Sekolah
Published
5 tahun agoon
By
Redaksi
INFOKA.ID – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknokogi (Kemendikbudristek) mengungkapkan banyak kepala daerah yang menerapkan PPKM Level 3 belum mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD dan Dikdasmen, Jumeri menyebut para kepala daerah tersebut enggan membuka sekolah karena menganggap risiko penyebaran Covid-19 masih tinggi.
“Daerah itu meskipun masuk level 3, banyak kepala daerah belum mengizinkan, sehingga, kondisi berapa yang sudah PTM, itu belum belum valid,” kata Jumeri dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (18/8).
Jumeri mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima angka pasti, jumlah daerah yang telah dan akan menggelar belajar tatap muka. Beberapa di daerah bahkan dilaporkan tetap menggelar pembelajaran secara online.
“Kita belum rekap. Jadi kepala daerahnya belum mengizinkan, seperti Jawa Tengah. Jadi belum berani juga,” katanya.
“Pertimbangannya mungkin, meskipun sudah level 3, dianggap masih berbahaya,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Jumeri mengatakan pembelajaran tatap muka akan diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing. Mereka pun wajib membuat laporan rutin kepada Inspektorat. Ia mendorong kepala daerah segera membuka sekolah.
“Eksekusinya, oleh pemda dan dinas pendidikan. Nanti, secara rutin ada laporan, Inpektorat kami yang akan turun tangan. Tugas kami, memotivasi daerah untuk ke sana,” kata dia.
Pemerintah diketahui telah mengizinkan pembelajaran tatap muka di daerah yang menerapkan PPKM Level 3. Per Senin (16/8), pemerintah mencatat sebanyak 61 daerah di Jawa dan Bali masuk kategori PPKM Level 3.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan prioritas pertama pihaknya saat ini adalah mengembalikan anak-anak ke sekolah agar segera belajar tatap muka.
Menurut Nadiem, upaya tersebut untuk meminimalisir learning loss atau ketertinggalan pendidikan selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19. (*)

You may like

Kemendikbudristek Bakal Hapus Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA di Kurikulum Merdeka

Data PDNS 2 Terserang Ransomware, Pencairan KIP Kuliah Terpaksa Dilakukan Manual

Banyak Guru Terjerat Pinjol, Kemendikbudristek Tingkatkan Literasi Keuangan

Kemendikbudristek Tetapkan 40.541 Formasi CPNS dan PPPK 2024

Kemendikbudristek Hapus Pramuka dari Daftar Ekskul Wajib di Sekolah

Kemendikbudristek Resmi Terapkan Kurikulum Merdeka Secara Nasional
Pos-pos Terbaru
- May Day 2026: Polres Karawang Pastikan Keberangkatan Buruh ke Monas dan DPR Berjalan Aman
- Diduga Terkena Benang, Warga Ciampel Meninggal di Atas Motor
- Gandeng Kemendagri, FISIP Unsika Gelar SemNas Bahas Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
- Syiar, DPRD NasDem Karawang Dorong DKM dan Muadzin Masjid Dapat Honor Daerah Tahunan
- Wujud Solidaritas, Band Hard Rock Metal Karawang, NOEND Bakal Gebrak Panggung May Day di Depan Gedung DPR RI







