Regional
Gandeng Kemendagri, FISIP Unsika Gelar SemNas Bahas Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
KARAWANG – Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) menggelar seminar nasional bertajuk “Menjembatani Kesenjangan Kebijakan Publik Daerah: Sinkronisasi Pusat-Daerah, Efisiensi Anggaran dan Penguatan Kapasitas Implementasi dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Responsif dan Akuntabel”.
Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di Auditorium Gedung H. Opon Sopandji Unsika dan melalui Zoom Meeting. Selasa,(28/4/2026).
Rektor Unsika, Prof. Dr. Ade Maman Suherman, bersama Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Yayat Hendayana, hadir dalam kegiatan tersebut. Seminar juga menghadirkan tiga narasumber dari unsur kementerian, pemerintah provinsi, dan legislatif.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, menyoroti persoalan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang masih kerap terkendala.
“Banyak kebijakan publik yang masih disusun tanpa analisis data yang kuat,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah menerapkan pendekatan Evidence-Based Policy (EBP). “Kebijakan harus diputuskan berdasarkan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah, mengungkapkan efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya alokasi pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Kebijakan ini memangkas anggaran pelatihan ASN, sementara kebutuhan pengembangan kompetensi justru semakin mendesak,” katanya.
Sebagai solusi, pihaknya mengoptimalkan pembelajaran berbasis digital. “Pendekatan digital, kolaborasi, dan pembelajaran mandiri menjadi kunci efisiensi tanpa mengorbankan kualitas,” tambahnya.
Dari sisi legislatif, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. Cucu Sugiarti, menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan merupakan fenomena sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Ia juga mendorong perubahan pendekatan pengawasan. “Pengawasan harus berpindah dari administratif ke pengawasan substantif berbasis kinerja dan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.(rls)
