Syiar, DPRD NasDem Karawang Dorong DKM dan Muadzin Masjid Dapat Honor Daerah Tahunan

KARAWANG – Anggota DPRD Karawang Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Dapil IV H Bukhori dorong Pemerintah Daerah (Pemda) mulai melirik managemen Masjid-Masjid di Karawang lebih berdaya. Selain sudah di buka kembali Bantuan Sarana Keagamaan (bansara) via Aspirasi baik untuk majelis taklim, masjid dan mushola, bantuan kesejahteraannya juga dianggap perlu setara dengan honor daerah tahunan lazimnya guru ngaji, merbot dan amil.

“Bansara sudah di buka, jadi kalau ada yang kerusakan rehab atau bangun mushola misalnya itu silahkan bisa di ajukan ke kami DPRD, itu sudah bisa, ” Kata H Bukhori di sela -sela sambutan bersama puluhan DKM se Kecamatan Telagasari di Masjid Besar Attaqwa, Kamis (30/4/2026).

Ia pertanyakan, bahwa memang yang mendapat honor daerah di lingkungan masjid adalah merbot yang salah satu suaratnya harus ada SK DKM, sementara DKM sendiri yang isinya ada bilal dan ada muadzin selama ini belum tersentuh. Memang diakui Buchori DKM segan jika hanya mengandalkan keropak apalagi di masjid-masjid pelosok kampung, karenanya pemerintah sebut Bukhori, diharapkan bisa hadir dan berperan juga menambah kuota bagi mereka.
“Harus di pikirkan juga DKM, Bilal dan Muadzin, kita coba upayakan dan dorong, ” Katanya.
Lebih jauh Buchori menambahkan, Masjid harus semakin berdaya, karena dirinya banyak gelar diskusi-diskusi dengan DKM, jangan sampai urusan mesjid ada dualisme konflik, hingga harus berurusan pidana. Inilah pentingnya pendampingan, pelatihan dan pertemuan, agar menyamakan persepsi dalam tata kelola masjid agar menjadi rumah nyaman bagi jemaah beribadah. ” tandasnya.

Ketua DMI Telagasari Rudi Sugiri mengungkapkan, hak-hak DKM yang diharapkan bisa di lirik pemerintah daerah, karena warga DKM itu bukan merbot saja, tetapi juga bilal dan muadzin, karenanya ia harapkan mereka bisa mendapat perhatian sama lazimnya guru ngaji, merbot, guru madrasah yang setiap tahun mendapati honor daerah. Karena mengandalkan infaq dan sidqoh keropak, apalagi mesjid pelosok kampung, nominal yang didapat adalah sedikit.
“Karena itulah, curhatan ini kami aspirasikan kepada DPRD. Kalau bicara ikhlas, inshaallah mereka DKM, Bilal Muadzin Ikhlas, tapi ini soal peran serta pemerintah bagi syiar agama di masjid-masjid, kita harap bisa lebih bisa masuk dan merata, ” Harapnya.