Connect with us

Nasional

Menteri Lingkungan Hidup Dorong Pengelolaan Sampah Non APBN Melalui BPLHD

Published

on

KARAWANG – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Program Aksi Indonesia Bersih, Kegiatan tersebut Dalam Rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).

Kegiatan ini melibatkan 12.000 lebih Masyarakat pada 34 titik lokasi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jumat (8/3/2024).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan, ia mendorong Pemerintah Daerah serta masyarakat yang ingin memajukan dan mengelola sampah bisa mengajukan pendanaan non APBN dan APBD yaitu melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)

“Indonesia memiliki environmental found, atau BPLHD, yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh komunitas, pemanfaatan BPD langsung tidak perlu APBN ataU APBD, karena sumber dana benar-benar dari filantropi,” ungkapnya.

Ditambahkan Siti Nurbaya, pembangunan yang sangat luar biasa diiringi dengan dampak lingkungan, termasuk diantaranya adalah sampah dan limbah, terutama di daerah padat penduduk dan industri.

“Isu sampah ini juga dihadapi dengan masalah pendanaan dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing, untuk itu upaya pendanaan selain melalui APBN dan APBD, dapat melalui BPLHD,” terangnya.

Masih Siti Nurbaya menambahkan, Indonesia bisa mendorong pendanaan melalui non APBN dan APBD untuk mencapai target emisi sektor kehutanan, diantaranya melalui kerja sama dengan Norwegia melalui skema Result Based Contribution (RBC).

“Pendanaan berbasis hasil yang sejauh ini sudah mencapai 156 juta dolar AS melalui beberapa tahapan pendanaan, 51 juta dolar telah dimanfaatkan dalam Pengelolaan Hutan yang berkelanjutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada tingkat daerah,” jelasnya.

Sambung masih Siti Nurbaya menambahkan, sisa dana itu dapat dimanfaatkan untuk Pengelolaan Lingkungan, termasuk untuk penanganan dan pengelolaan sampah tingkat bawah, pengurangan dan pengelolaan sampah dengan dana non APBN dan APBD mulai dilakukan.

“Untuk pengelolan sampah sudah kita mulai, rencana investasi sedang berjalan, sedangkan untuk hutan sudah dimulai duluan di daerah Kalimantan Timur dan Jambi,” tandasnya. (tri)

Facebook

Pos-pos Terbaru

Advertisement
Advertisement