Kemdikbudristek Sebut Belum Ada Skenario Lanjutkan Bantuan Kuota Internet

INFOKA.ID – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan hingga saat ini belum ada rencana melanjutkan bantuan kuota internet selama proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa PPKM Darurat.

Hal itu disampaikan Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapisdatin) Kemendikbudristek, Hasan Chabibie dalam diskusi daring, Rabu (14/7/2021).

“Saya harus cerita kabar apa adanya, bahwa memang sampai saat ini belum ada skenario untuk melanjutkan bantuan kuota data internet dari Kemendikbud,” kata Hasan seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Hasan tak menampik masih ada kebutuhan kuota internet bagi peserta didik maupun pengajar menyusul rencana pembelajaran tatap muka yang dibatalkan imbas PPKM Darurat.

Namun menurutnya, bantuan kuota internet tetap bisa diusahakan oleh setiap sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sebab, kata Hasan, Kemendikbudristek telah memberi relaksasi kepada sekolah dalam penggunaan bantuan tersebut.

“Hari ini BOS sudah direlaksasi penggunaannya dan bisa dimanfaatkan salah satunya untuk belanja kuota data internet dalam proses kuota belajar mengajar,” kata dia.

Sejumlah pihak kembali menagih bantuan kuota internet selama PJJ di tengah pandemi sejak bantuan tersebut berakhir pada Mei lalu.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melaporkan, semua wilayah yang menerapkan PPKM Darurat hingga kini kembali menerapkan PJJ.

Akibat situasi itu, P2G pun meminta pemerintah memfasilitasi kebutuhan siswa dan sekolah dalam penerapan PJJ. Koordinator P2G, Satriwan Salim meminta Kemendikbudristek dan Kementerian Agama melanjutkan bantuan kuota internet untuk membantu proses PJJ daring. “Kami dengar Kemenkeu (Kementerian Keuangan) akan melanjutkan bantuan serupa. Menkeu menyebut hanya 27 juta pengguna [yang mendapat kuota], tentu ini patut dipertanyakan, akan ada siswa dan guru yang nggak bakal dapat sepertinya,” kata Satriwan, Senin (12/7).

Akibat situasi itu, P2G pun meminta pemerintah memfasilitasi kebutuhan siswa dan sekolah dalam penerapan PJJ. Koordinator P2G, Satriwan Salim meminta Kemendikbudristek dan Kementerian Agama melanjutkan bantuan kuota internet untuk membantu proses PJJ daring.

“Kami dengar Kemenkeu (Kementerian Keuangan) akan melanjutkan bantuan serupa. Menkeu menyebut hanya 27 juta pengguna [yang mendapat kuota], tentu ini patut dipertanyakan, akan ada siswa dan guru yang nggak bakal dapat sepertinya,” kata Satriwan, Senin (12/7). (*)

Sumber: CNNIndonesia.com