Nasional
Jokowi: PPKM Darurat Mau Tidak Mau Harus Dilakukan
INFOKA.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dilakukan. Wacana tersebut sebagai upaya untuk menahan laju penularan Covid-19 yang saat ini melonjak.
“Kebijakan PPKM darurat ini mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan,” katanya saat memberikan arahan dalam pembukaan Munas VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).
Dia mengatakan kunci dari urusan ekonomi yang dihadapi saat ini adalah bagaimana Covid-19 ini ditekan agar hilang dari Indonesia.
Jokowi mengatakan kenaikan kasus Corona selalu berpengaruh terhadap indeks kepercayaan konsumen. Ketika kasus Corona turun, indeks kepercayaan konsumen akan meningkat.
“Setelah kita lihat detail betul kenaikan kasus Covid-19 ini selalu berpengaruh indeks kepercayaan konsumen, begitu pembatasan ketat dilakukan kemudian mobilitas turun kasusnya ikut turun, misalnya, itu indeks kepercayaan konsumen kita pasti akan naik tetapi begitu kasusnya naik, indeks kepercayaan konsumen pasti selalu turun,” tutur dia.
Perihal PPKM darurat, Jokowi akan memutuskannya hari ini. Kajian-kajian mengenai skema PPKM darurat telah dibahas.
“Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan sangat tinggi, dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Airlangga Menko Ekonomi untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat,” kata Jokowi.
Jokowi belum bisa membeberkan detail mengenai PPKM darurat ini. Dia menyebut PPKM darurat ini bisa berlaku 1 atau 2 minggu.
“Nggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan pemberlakuan PPKM darurat ini bertujuan menekan laju penularan Corona. Ada sejumlah kabupaten dan provinsi di Jawa dan Bali yang bakal menerapkan PPKM darurat.
“Petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus hanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali karena di sini ada 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4, kita adakan penilaian secara detail yang ini harus ada treatment khusus sesuai yang ada di indikator laju penularan WHO,” ujar Jokowi. (*)
