Nasional
Hingga November 2021, KPK Terima 3.708 Aduan Korupsi
Published
4 tahun agoon
By
Redaksi
INFOKA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebanyak 3.708 pengaduan dugaan pidana korupsi. Laporan tersebut berdasarkan didapatkan dari data hingga November 2021. Aduan terbanyak dugaan korupsi terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 471.
“KPK telah menerima sejumlah 3.708 aduan dan telah selesai diverifikasi 3.673 aduan. Publik juga bisa memantaunya secara lebih detail melalui website KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021).
Ali mengatakan KPK akan memproses setiap aduan yang masuk dengan memverifikasi dan menelaah sehingga dapat diketahui apakah aduan tersebut termasuk ranah tindak pidana korupsi atau tidak.
“Termasuk, dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak,” ucap Ali.
Dilansir dari situs resmi KPK, dari jumlah 3.708 aduan tersebut, sebanyak 3.705 aduan masuk ke tahap verifikasi dan sisanya masuk ke dalam arsip.
Dari 3.705 laporan proses verifikasi, sebanyak 3.673 dinyatakan telah selesai dan 32 aduan belum selesai verifikasi.
“Kami sangat mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih berperan dan menaruh optimisme terhadap upaya bersama pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucap Ali.
Ali mengatakan KPK belum bisa menyampaikan substansi aduan tersebut. Namun, transparansi akan tetap dikedepankan terkait laporan yang masuk.
“KPK tentu akan menindaklanjuti dan menyampaikannya kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban kinjerja-kinerja penegakan hukum KPK dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujar Ali.
Dari kategori wilayah, aduan mengenai dugaan korupsi di DKI Jakarta merupakan yang paling terbanyak sepanjang tahun ini dengan 471 aduan. Diikuti Jawa Barat dengan 410 aduan, Sumatera Utara 346 aduan, Jawa Timur 330 aduan, dan Jawa Tengah dengan 240 aduan. (*)


You may like

Pemkab Karawang dan KPK Tegaskan Aturan Main Tambang MBLB

Korupsi Pengadaan Aplikasi SANTAN, Kadis PMD Muba Terancam Hukuman 20 Tahun

KPK Ingatkan Bakal Calon Kepala Daerah Untuk Lapor LHKPN

Ada Oknum THl yang Bermain Proyek di Bidang IKP Diskominfo Purwakarta

KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden Tahun 2020, Kerugian Negara Capai Rp 125 Miliar

Sebelum Pelantikan, KPU Garut Minta 50 Anggota DPRD Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
Pos-pos Terbaru
- May Day 2026: Polres Karawang Pastikan Keberangkatan Buruh ke Monas dan DPR Berjalan Aman
- Diduga Terkena Benang, Warga Ciampel Meninggal di Atas Motor
- Gandeng Kemendagri, FISIP Unsika Gelar SemNas Bahas Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
- Syiar, DPRD NasDem Karawang Dorong DKM dan Muadzin Masjid Dapat Honor Daerah Tahunan
- Wujud Solidaritas, Band Hard Rock Metal Karawang, NOEND Bakal Gebrak Panggung May Day di Depan Gedung DPR RI






