Delapan Paket Lelang Proyek di DPUTR Purwakarta Sempat ‘Disentil’ Pengusaha dalam Dialog dengan DPUTR

PURWAKARTA – Delapan paket pekerjaan kontruksi jalan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) yang dilelang menggunakan sistem e-katalog senilai miliaran rupiah, baru-baru ini di tengah ‘kemelut’ keuangan Pemkab Purwakarta menjadi bahan para pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Purwakarta.

Pasalnya, lelang delapan paket proyek dengan menggunakan e-katalog itu terkesan dilakukan oleh DPUTR secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan kepada para pengusaha lokal.

“Kami minta DPUTR menghargai peran para pengusaha lokal, jangan menganggap pengusaha lokal itu tidak memiliki kemampuan dalam aspek teknis maupun keuangan. Kalau diberi kepercayaan para pengusaha lokal juga siap segalanya,” kata Ketua Gapeknas, R Priyatna Kusuma saat bersama ketua asosiasi lain berdialog ke ruang rapat kantor DPUTR, Rabu (6/3/2024).

Hadir dalam acara dialog itu belasan pengusaha jasa konstruksi yang tergabung dalam sejumlah asosiasi dari Gapensi, Gapeksindo, Gapeknas, Askomindo dan Forkopindo itu diterima langsung oleh Kepala DPUTR Purwakarta, Ryan Oktavia beserta jajaran dinas.

Dari jajaran asosiasi hadir Ketua Gapensi Irwan P Abdurracham yang didampingi Sekretaris Gapensi, Elan Sofiyan dan jajaran, Ketua Gapeknas, R Priyatna Kusuma, Ketua Askomindo Muhammad Abdullatif dan Ketua Perkopindo Iwan Torana.

Hal senada disampaikan Ketua Perkopindo Iwan Torana yang mengaku kecewa dengan sikap DPUTR yang tidak transparan dalam lelang delapan paket proyek senilai lebih dari Rp 10 miliar itu tanpa adanya informasi kepada para asosiasi yang ada di Purwakarta.

“Saya minta Kadis DPUTR untuk memberdayakan para pengusaha lokal karena para pengusaha di Purwakarta juga memiliki kemampuan,” katanya singkat.

Sementara itu, Kadis DPUTR menyampaikan permohonan maafnya kepada para pengusaha lokal atas lelang delapan paket e-katalog itu tanpa memberitahukan dulu kepada para asosiasi di Purwakarta.

“Karena waktunya begitu mendesak dan saya sendiri sebagai kepala dinas tidak sempat melakukan pengecekan kembali. Mudah-mudahan kedepan antara DPUTR dan para pengusahalkal akan bermitra dengan baik.

Seperti diberitakan, ratusan pengusaha konstruksi di Kabupaten Purwakarta akan melakukan aksi demo ke kantor Pejabat Bupati Purwakarta Beni Irwan besok hari (Rabu, 7/3/2024).

Mereka menuntut Pemkab Purwakarta untuk membayar pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tahun 2023.

“Masa sih pekerjaan yang sudah selesaikan dikerjakan tahun 2023 oleh pengusaha hingga sekarang tahun 2024 belum dibayarkan aliasi tunda bayar,” kata seorang pengusaha yang meminta namanya dirahasiakan kepada Infoka, Selasa (6/3/2024).

Menurut mereka, Pemkab kurang teliti dalam membuat perencanaan sehingga ketika sebuah proyek dilaksanakan tidak langsung dibayar tahun berjalan tapi malah digeser ke tahun berikutnya.

“Kami juga mempertanyakan kepada aparat penegak hukum, apakah tunda bayar yang terjadi di lingkungan Pemkab Purwakarta bermasalah tidak secara hukum,” kata pengusaha tersebut mempertanyakan. (Taufik Ilyas)