Bareskrim Polri Ungkap Kasus IMEI Ilegal, Enam Pelaku Ditangkap

INFOKA.ID – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidisber) Bareskrim Polri mengungkap kasus kejahatan siber berupa pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus pelanggaran IMEI di Indonesia.

Adapun enam tersangka itu terbagi menjadi 4 oknum dari pihak swasta dan 2 dari pihak pemerintahan.

“P, D, E, dan B, semuanya swasta. Kemudian F adalah oknum ASN di Kemenperin dan A di oknum ASN di Bea Cukai, Polri juga memeriksa 15 orang saksi dan 4 orang saksi ahli,” ungkap Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, Jumat (28/7/2023).

Diketahui, semua HP yang digunakan di jaringan operator seluler harus terlebih dulu melalui validasi IMEI. HP yang IMEI-nya didaftarkan dikelola lewat teknologi yang disebut sebagai CEIR (Centralized Equipment Identity Register).

Sementara, Komjen Pol Wahyu menyebut aksi ilegal ini dilakukan pada tanggal 10-20 Oktober 2022. Diketahui terjadi pengunggahan IMEI ke dalam sistem CIER Kemenperin sejumlah 191.965 buah IMEI.

“Ada juga akun e-commerce yang menjual jasa buka blokir IMEI dengan mengatasnamakan Kemenperin secara tidak sah,” katanya.

Komjen Pol Wahyu mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi nomor LP/B/009/II/2023/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 14 Februari 2023. Sebanyak 15 orang saksi dan 4 saksi ahli telah diperiksa.

Ia memaparkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan IMEI dihitung berdasarkan pajak dan bea yang tidak dipungut.

“Apa yang dilakukan pelaku ini ada dugaan kerugian negara. Kira-kira sementara kerugian Rp 353.749 juta,” katanya.

Para pelaku dikenakan UU ITE, Pasal 30 ayat (1) Udang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Nomor 11 tentang Informasi dan Proses Elektronik. Bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain.

Kemudian Pasal 32, setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. (*)

Sumber: Berbagai sumber