Persoalan SPPG Kambud Dibahas di DLH Karawang, Kades Wadas Minta BGN Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Terkait Titik Dapur MBG

KARAWANG – Audensi terbuka atas adauan Junaedi, Kepala Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur, terkait Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wadas 1 Kampung Budaya, digelar secara terbuka di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang, Rabu, 27 Agustus 2025.

Polemik soal keberadaan bangunan SPPG di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, akhirnya dibahas dalam forum resmi dengan melibatkan semua pihak terkait. Rapat yang diprakarsai DLHK tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, yayasan, koperasi, hingga pengelola Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Desa Wadas, Junaedi, mengaku kecewa lantaran pemerintah desa tidak dilibatkan secara maksimal dalam penentuan titik dan mekanisme program. “Kami sudah menyiapkan BUMDes, tapi mekanismenya tidak seperti yang diharapkan. Harusnya BGN ada koordinasi dengan pemdes soal titik dan jumlahnya,” ujarnya dalam forum rapat tersebut.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wadas 1 Kambud, Ala Waskita, menyebut dapur gizi yang dipimpinnya merupakan program percepatan untuk pelayanan gizi dari Bapak Presiden Prabowo. Ia mengakui bahwa secara teknis memang masih ada hal yang perlu diperbaiki, namun semua dijalankan sesuai tujuan utama, yaitu pemenuhan gizi masyarakat.

Dari sisi legalitas, Ketua Yayasan Al Insyirah Firdausy Mubarok, Lilik, menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang disyaratkan oleh BGN. Sementara itu, Ketua Koperasi PWI Karawang, Aep Saepuloh, menampik isu penggunaan dana APBD dalam pembangunan bangunan Koperasi PWI Kabupaten Karawang.

Hasil forum tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Peraturan Lingkungan DLHK Karawang, Willyanto Salmon, yang menegaskan bahwa permasalahan sudah dianggap sudah selesai, tinggal ditindaklanjuti dengan komunikasi yang intensif. Dengan adanya forum tersebut, DLHK memastikan bahwa operasional dapur SPPG di Desa Wadas dapat dilanjutkan, dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.(red)