Regional
Penggunaan Anggaran Covid-19 Tidak Transparan ke Publik, Ujug-Ujug BTT Menipis
KARAWANG – Polemik terkait dengan adanya Pasien Rumah Sakit yang hendak operasi diharuskan melakukan Test Swab secara mandiri terus bergulir. Wakil Rakyat berkata, tidak sampai hati jika masyarakat harus membayar Test Swab, sehingga itu menjadi kewajiban Pemerintah untuk membayar.
Sedangkan Pemerintah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) mengatakan, jika kondisi anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) sedang menipis, sudah semestinya BPJS mengkalim biaya Test Swab include dengan pembiayaan operasi yang hendak dilakukan.
Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Karawang, H. Asep Agustian, SH. MH. atau Askun (Asep Kuncir) sapaan akrabnya mengatakan, untuk mencegah Covid-19 memang harus menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang salah satunya adalah rajin Mencuci Tangan. Tetapi persoalan tanggungjawab kepada masyarakat, lagi-lagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) selalu ‘Cuci Tangan’ dengan saling lempar kesalahan. Sedangkan Pandemi ini menjadi kewajiban Pemerintah soal pembiayaan.
“Beban bayar Test Swab sudah menjadi kewajiban Pemerintah, jika kemudian masyarakat tidak mampu membayar Test Swab lalu operasi ditunda sampai pasien menjadi korban maka menjadi dosa Pemerintah. Kenapa harus membiarkan, sehingga Karawang menjadi zona merah lagi, sementara seluruh anggaran keuangan direcofusing dan akhirnya Pemkab jadi pusing sendiri,” ujarnya kepada Infoka, Jumat (13/11).
Askun menambahkan, Pemkab Karawang harus terbuka mengenai penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19, sedangkan sejauh ini transparansi anggaran belum pernah dibuka ke publik. “Semua anggaran direcofusing sampai infrastruktur ancur dan lain-lain ancur, tetapi pada pelaksanaannya uangnya kemana? sampai habis buat apa saja? Pemkab Karawang jangan cuci tangan, jangan membebankan kepada masyarakat,” pungkasnya. (cho)
