MK Larang Polisi Aktif Jadi Pejabat Sipil, Margarito Kamis: UU Masih Membolehkan!

‎JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri tetap sah secara hukum dan konstitusional.
‎
‎Menurut Margarito, dasar hukumnya jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya Pasal 28, yang mengatur kemungkinan penempatan anggota Polri di instansi non-Polri.
‎
‎“Penugasan anggota Polri diluar institusi Polri sah secara hukum. Mengapa sah? Karena undang-undang yang menjadi dasar tindakan itu sampai saat ini masih berlaku,” ujar Margarito di Jakarta.
‎
‎Ia menjelaskan, ketentuan tersebut memberi landasan bagi Kapolri maupun pemerintah untuk menugaskan anggota Polri ke lembaga lain, termasuk kementerian, lembaga negara, maupun instansi strategis yang membutuhkan keahlian aparat kepolisian.
‎
‎Margarito menambahkan, setiap penugasan harus melalui mekanisme administratif yang jelas: permintaan resmi dari institusi terkait, serta persetujuan kementerian berwenang, seperti Kemenpan-RB.
‎
‎“Jika ada permintaan resmi dan persetujuan kementerian, Kapolri berhak menerbitkan surat keputusan penugasan. Selama prosesnya sesuai aturan, penempatan itu sah,” tegasnya.
‎
‎Margarito menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini keluar tidak mengubah secara fundamental dasar hukum penempatan anggota Polri di luar institusi.
‎
‎“Putusan Mahkamah itu tidak cukup fundamental mengubah tatanan hukum, karena undang-undang yang menjadi dasarnya tidak berubah,” ujarnya.
‎
‎Dengan demikian, selama Pasal 28 UU Polri masih berlaku, segala bentuk penugasan anggota Polri di luar institusinya tetap sah dan konstitusional.
‎
‎Sebelumnya, MK menegaskan bahwa Kapolri tidak lagi bisa menugaskan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar kepolisian, kecuali mereka sudah mengundurkan diri atau pensiun.
‎
‎Putusan ini diambil dalam sidang perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang menguji Pasal 28 Ayat (3) dan penjelasannya dalam UU Polri.
‎
‎Permohonan diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite, yang menyoroti praktik penempatan polisi aktif di jabatan sipil seperti Ketua KPK, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT.
‎
‎Ketua MK Suhartoyo menyatakan permohonan dikabulkan seluruhnya.
‎
‎Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menilai frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) justru menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.(rls)