JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota Polri yang masih aktif tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Sehingga, jika ingin menduduki jabatan sipil...
JAKARTA – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang...
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri tetap sah secara hukum dan...
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan, penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah secara hukum...
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota Polri yang masih aktif tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Sehingga, jika ingin menduduki jabatan sipil...
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut anggota Polri aktif tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri, mendapatkan pro dan kontra. Anggota Polri...
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai penugasan anggota Polri di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah secara hukum dan konstitusional. Dasar hukumnya,...
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota kepolisian aktif dilarang menduduki jabatan sipil menuai pro kontra.Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia...
INFOKA.ID – DPR akhirnya membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pendaftaran pasangan calon kepala daerah Pilkada Serentak 2024. “Undang-Undang itu...
INFOKA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan rencana pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Dengan demikian, pendaftaran Pilkada 2024 mengikuti putusan judicial review dari Mahkamah...
