Menkes: Ada 2,4 Juta Dosis Vaksin di Jawa Barat, Segera Habiskan

INFOKA.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan stok vaksin corona di Jawa Barat masih mencukupi. Ia menyebut masih ada 2,4 juta dosis vaksin yang tersedia.

Budi meminta pemerintah Jawa Barat menghabiskan vaksin yang sudah dikirim pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Jokowi.

Budi mencatat ada 9,761,620 dosis vaksin yang dikirim untuk Jawa Barat. Sementara, baru 7,358,966 yang disuntikkan kepada masyarakat Jabar. Jika dihitung masih tersisa 2,402,644 dosis yang belum disuntikkan.

Pernyataan ini agak berbeda dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menyebut stok vaksin di Jabar kosong dan baru datang lagi pada Agustus mendatang.

“Jadi Jawa Barat catatan kami ada sekitar 9,7 juta dosis vaksin yang sudah dikirim, sedang disuntikkan 7,3 juta. Jadi masih ada 2,4 juta vaksin yang ada di seluruh Jawa Barat yang bisa divaksinkan tidak usah digunakan sebagai cadangan suntik kedua,” ujar Budi saat rapat koordinasi secara virtual bersama Wapres Ma’ruf Amin terkait kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Barat, Jumat (23/7/2021).

Budi mengatakan, nantinya pemerintah pusat akan mengirimkan kembali vaksin untuk penyuntikan kedua. Sehingga, pemerintah Jawa Barat tak perlu menyimpan stok vaksin pertama untuk dijadikan cadangan vaksin kedua.

“Karena pasti nanti kita akan makin banyak vaksinnya datang, suntik kedua nya akan kita isi,” jelas Budi.

“Jadi memang angka itu sesuai arahan Bapak Presiden dipakai aja, karena nanti kita akan perbanyak pengiriman vaksinnya sesuai dengan jumlah vaksin yang datang dalam minggu minggu depan ini,” pungkasnya.

Ma’ruf Amin Minta Percepat Vaksinasi di Jabar

Terkait pelaksanaan vaksinasi di Jabar, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemprov untuk berkoordinasi dengan seluruh elemen, termasuk TNI dan Polri. Hal itu dimaksudkan agar vaksinasi bisa dilakukan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kemenkes, TNI Polri, dengan pemerintah provinsi, agar distributing dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya,” tutur Ma’ruf.

“Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi,” tutup dia. (*)