Komisi III DPRD Karawang Pertanyakan Hasil Temuan BPK Saat Rapat Evaluasi Dinas PUPR

KARAWANG – Menindaklanjuti hasil Badan Musyawarah (Banmus) DPRD untuk melakukan evaluasi terkait persoalan penyerapan anggaran, Komisi III DPRD Karawang menggelar rapat bersama Dinas PUPR Karawang.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin mengatakan, pihaknya mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja, dalam rapat evaluasi secara berkala baik triwulan ke 1 dan triwulan ke 2, terkait dengan persoalan penyerapan anggaran di dinas tersebut.

“Termasuk temuan BPK, untuk yang berkaitan dengan PAD itu, karena Dinas PUPR termasuk dinas yang menghasilkan PAD. Sebagai mana target di tahun 2022 ini, Dinas PUPR ditarget Rp 3,2 Milyar sedangkan untuk saat ini realisasi pendapatan Rp 1,17 Milyar,” ujar HES (Haji Endang Sodikin) sapaan akrabnya, usai gelaran rapat, Senin (15/8/2022).

HES menambahkan, hasil Rp 1,17 Milyar ini berkaitan dengan penyewaan alat berat yang memang dimiliki Dinas PUPR itu sendiri. Dan selanjutnya terkait temuan BPK, pihaknya sudah menyampaikan masukan-masukan, sejauh mana soal penyelesaian, bahwa fokus dinas adalah menyelesaikan temuan BPK tahun 2021 dengan total Rp 1,2 Milyar, termasuk kelebihan bayar dan denda indikatornya.

“Kita sudah minta laporan apa progres pada minggu depan dan bulan depan. Kemungkinan minggu depan sisa dari Rp 1,2 Milyar itu Rp 600 Juta, sisanya akan ada diselesaikan setengahnya kurang lebih Rp 300 Juta pada minggu ini,” jelasnya.

Masih HES menambahkan, dalam rangka pengawasan pihaknya juga akan pantau, sehingga secara otomatis temuan BPK ini dapat terselesaikan dalam 60 hari untuk dilaporkan ke Inspektorat dan Dinas PUPR itu sendiri. Dan mungkin, jika ada rapat sesuai kesepakatan forum, pihaknya juga akan undang sesuai Dinas Penghasil PAD, mengingat akan menghadapi Anggaran Perubahan tahun 2022.

“Jangan sampai target itu tidak tercapai di Anggaran Perubahan, karena pendapatan murni ini akan berkorelasi dengan anggaran perubahan,” tandasnya. (cho)