Karawang: Ketika Pemerintahan Kehilangan Ide, Ritual Dijadikan Kebijakan

Penulis: Divisi advokasi bidang Kebijakan Publik LBH Cakra, Wahyudin

KARAWANG – Karawang kembali mempertontonkan gejala klasik birokrasi lemah: ketika kinerja fiskal buntu, solusi dicari di panggung doa — bukan di meja kebijakan.

Sebuah acara religius diposisikan sebagai “kick off” capaian PAD, seolah-olah masalah pendapatan daerah dapat diselesaikan dengan mikrofon, spanduk, dan ritual kolektif.

Ini bukan soal agama.
Ini soal kemalasan intelektual dalam bernegara.

Karawang adalah kawasan industri terbesar di Jawa Barat, lumbung pangan, jalur ekonomi nasional. Tetapi apa yang terjadi ketika daerah sekuat ini tidak punya mesin kebijakan selain memungut pajak dan berharap mukjizat?

Jawabannya jelas:

Kita sedang menyaksikan birokrasi yang kehabisan imajinasi.

Alih-alih reformasi pajak, transparansi retribusi, pemberantasan rente, atau penciptaan nilai ekonomi, pemerintah memilih jalan pintas yang paling mudah dan paling murahan:

mengganti strategi dengan simbolisme.

Ini ciri pemerintahan rente — yang hidup bukan dari kerja,
melainkan dari mengutip, memungut, dan menunggu berkah.

Padahal persoalannya nyata:

PAD bocor

BUMD jadi beban, bukan mesin uang

izin rumit, investasi salah arah

UMKM mati, sektor pertanian dimarginalkan

pungutan liar masih hidup subur

Tetapi alih-alih menertibkan ini,
yang dijadikan proyek justru ritual komunal sebagai legitimasi moral.

Ini bukan religiusitas — ini politik kosmetik.

Doa dijadikan filter untuk menutupi kegamangan pemerintah sendiri:

Karena tidak tahu bagaimana membangun ekonomi, maka langit dipanggil sebagai scapegoat penyelamat.

Padahal publik tidak butuh pertunjukan sakral.
Publik butuh keberanian memutus rente, membongkar kebocoran, menciptakan nilai riil.

Karawang tidak kekurangan masjid—
yang kurang adalah birokrat dengan keberanian berpikir dan mengubah struktur.

Jika tren ini berlanjut, Karawang akan memiliki:

kegiatan religius yang ramai,

tapi PAD tetap bocor,

pemerintahan tetap malas,

dan rakyat tetap hanya menjadi objek pungutan.

Doa itu mulia,
tapi ketika ia dijadikan substitusi atas kerja, ia berubah menjadi simbol kekosongan konsep.

Karawang pantas diberi birokrasi yang berpikir, bukan sekadar menggelar acara.(red)