Connect with us

Daerah

Kajari Karawang Tekankan 3 Point Dalam Pemaparan Penyuluhan Hukum di Kecamatan Purwasari dan Cikampek

Diposting

pada

20

KARAWANG – Kejaksaan Negeri Karawang kembali menggelar penyuluhan hukum ” Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Bantuan di Desa” di dua Kecamatan yaitu Purwasari dan Cikampek.

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Martha Parulina Berliana mengatakan kegiatan penyuluhan hukum tentang bansos desa tersebut merupakan rangkaian kegiatan Kajari Karawang yang rencananya akan dilaksanakan terhadap seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Karawang dalam rangka memberikan edukasi dan upaya preventif/pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan bansos yang ada di setiap desa.

“Jadi para panitia dan tim dalam mengalirkan bansos, jangan dianggap remeh karena tugas-tugas tersebut di samping mulia tetapi memiliki tanggung jawab yang besar. Artinya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan serta data yang telah ditentukan, dan harus tepat,” kata Kajari .

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Camat Purwasari, 8 Kepala Desa, 8 Sekretaris Desa, dan 8 Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ada wilayah Kecamatan Purwasari. Sementara di Kecamatan Cikampek, Penyuluhan Hukum dihadiri juga oleh Camat Cikampek, 10 Kepala Desa, 10 Sekretaris Desa, dan 10 Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ada wilayah Kecamatan Cikampek.

Ada 3 point penekanan Kajari Karawang dalam pemaparan penyuluhan hukum tersebut yaitu

1. Disamping kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, dan Eksekutor, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara juga mempunyai peran dan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum.

2. Dalam Bantuan Sosial Tunai agar penyaluran harus sesuai ketentuan sesuai nama-nama yang ada. Jika ada merasa tidak memenuhi kriteria, maka dana dikembalikan saja disertai dengan revisi data nama penerima yang memenuhi kriteria. Jika mau ada pemerataan agar adil, maka dapat diupayakan CSR dari perusahaan.

3. Paradigma penegakan hukum saat itu tidaklah semata-mata penegakan yang berorientasi pada kepastian hukum, namun lebih kepada penegakan yang berorientasi pada aspek kemanfaatan (Restorative Justice). (adv)

Advertisement
Tinggalkan pesan

Balas Pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook

Pos-pos Terbaru

Advertisement
Advertisement
Advertisement