Ironis! PNS Dianaktirikan oleh Cellica

TPP Tidak Cair, Pokir Dewan Nambah Rp 2 M

KARAWANG – Para pegawai berstatus PNS di Kabupaten Karawang mempertanyakan soal tunjangan penghasilan pegawai (TPP) 13 tahun 2020 yang tidak kunjung dicairkan hingga masa cuti Bupati Karawang Cellica Nurachadiana. Keluhan PNS ini malah sudah disampaikan ke DPRD Karawang namun masih tak ada kepastian.

TPP 13 ini besarannya variatif tergantung golongan dan esselon pegawai. Ketika disampaikan melalui perwakilan anggota Komisi IV DPRD Karawang Neneng Siti Fatimah, beberapa PNS mengaku pencairan TPP 13 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Seperti diutarakan seorang PNS di Kecamatan Batujaya, Edi. Dia menyatakan statemen secara pribadi, bahwa jika benar TPP 13 tidak dicairkan maka sangat disayangkan.

“Yang pada intinya (stat.pribadi). Jikalau apa yang diinfokan tersebut benar adanya, itu sangat disayangkan sekali. Rumor 13 sudah buming di kalangan ASN Karawang dan apalagi ASN yang ada di daerah yang hanya sebagai staf dengan tambahan penghasilan pas-pasan dan harus menutupi pembiayaan hidup rutin keluarga. Kini berita manis yang sudah jadi harapan manis pula. Pupus sirna. Padahal ASN pada dasarnya terlepas dari politik praktis maupun partisan dari salah satu kontestan,” katanya.

Berbanding Terbalik

Lain hal, kebijakan TPP 13 tahun 2020 yang tak dicairkan berbanding terbalik dengan kebijakan yang diteruskan Pemkab Karawang. Sebelum masuk masa cuti, kepentingan hajat banyak kalangan PNS melalui TPP justru seperti dikangkangi oleh masuknya penambahan pokok pokiran (pokir) 50 anggota dewan.

Menurut Imron Rosadi, kordinator Karawang Monitoring Group (KMG) hal ini jelas menciderai perasaan kalangan PNS di Kabupaten Karawang.

“Dari informasi yang kami dapat, disaat bersamaan ketika TPP 13 yang sebetulnya sudah dianggarkan dalam APBD murni 2020, artinya sudah menjadi hak PNS, kenapa tidak dicairkan segera. Tapi malah disetujui permintaan tambahan pokir 50 anggota dewan sebesar Rp 2 miliar untuk disetujui. Kalau melihat hal ini, sebenarnya bupati pro PNS atau anggota dewan,” heran Imron.

Namun Imron berharap PJ Bupati Karawang bisa meluruskan persoalan ini. Dia melihat tidak dicairkannnya TPP 13 sarat nuansa politis. Karenanya, dia melanjutkan, agar PJ dapat segera melakukan langkah langkah yang tidak merugikan hajat hidup orang banyak. (red)

Video: