Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Gandeng kantor BPJS Gelar Sosialisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat

KARAWANG – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dr. Cellica Nurrachadiana, menjadi salah satu narasumber pada acara sosialisasi aturan penyelenggaraan BPJS sebagai Jaminan Kesehatan Nasional.

Acara yang berlangsung di Aula Desa Kertamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, membahas tema “Bersama Kita Gotong Royong Pasti Tetolong”. Dr. Cellica berbagi pandangan dan pengetahuan tentang pentingnya BPJS dalam menyediakan jaminan kesehatan nasional. Acara ini berlangsung pada Senin, 17 Maret 2025.

Pasalnya, sebagai peserta BPJS Kesehatan menceritakan dihadapan Anggota DPR RI serta Petinggi Kantor BPJS terkait persoalan yang banyak dihadapi oleh masyarakat mengenai jumlah tunggakan iuran peserta yang diklaim membengkak saat hendak membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit akibat telah lama berhenti dari kepesertaaan.

Demikian disampaikan salah satu peserta undangan kegiatan sosialisasi Anggota DPR RI, Baraya Koko , mewakili ratusan masyarakat asal daerah pemilihan dua, yakni dari Kecamatan Rengasdengklok, Kutawaluya, Jayakerta, Cilebar dan Rawamerta, Kab.Karawang, Jawa Barat.

Mengingat, lanjut Dia, persoalan jumlah tunggakan iuran jaminan kesehatan melalui BPJS yang dihadapi oleh peserta kerap menjadi kendala saat hendak membutuhkan pelayanan kesehatan dari beberapa rumh sakit di daerah, termasuk di Kab.Karawang berikut daerah lainnya,.

“Kita meminta pada Anggota DPR RI, Cellica Nuraadhiana, agar menyampaikan persoalan di masyarakat sehingga Undang -Undang, Peraturan Presiden, Peraturan daerah maupun ketentuan yang mengatur terkait iuran tunggakan peserta BPJS ditinjau ulang dan di kaji kembali oleh Pemerintah Pusat. Kita bukan tidak mau bayar, lebih banyak kasus yang terjadi karena ketidakmampuan secara ekonomi,”jelasnya .

Saat hendak meninggalkan lokasi, Dr.Cellica Nurachadiana, sebagai Anggota DPR RI perwakilan masyarakat dari Kabupaten Karawang memandang suara permintaan dari masyarakat, lebih pada keinginan untuk menghapus jumlah tunggakan sebagai peserta BPJS yang selama ini menjadi Jaminan Kesehatan srcara Nasional.

Melihat itu, lanjut Dia, Anggota DPR RI lebih mendorong pada kesadaran diri dari masyarakat terkait pentingnya melakukan gotong royong prihal jaminan kesehatan karena diakuinya lebih mahal ketika mengobati.

“Dengan iuran yang hanya 1000 rupian perhari, atau 35 ribu perbulan, kita secara gotong royong memiliki jaminan kesehatan. Tentuny,a, melalui pertemuan ini kita berharap dapat menggugah kesadaran masyarakat pentingnya memiliki jaminan kesehatan, dan bersama BPJS sistimnya lebih pada gotong royong, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu membantu yang kurang mampu, “jelasnya.

Terkecuali dari itu, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat memilih tidak lebih jauh berkomentar terkait adanya informasi bantuan subsidi iuran bagi peserta BPJS yang memiliki tunggakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun demikian, selaku perwakilan masyarakat dari Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta Jawa Barat, menyebut akan melakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, terkait munculnya informasi tersebut

“Kita akan komunikasi dengan pak Gubernur Jawa Barat. Terakhir komunikasi tidak ada informasi itu dari pak Gubernur, hanya membahas terkait Bencana alam dan Pendidikan, “jelasnya

Ditempat yang sama, Nico Tristamukti, sebagai perwakilan dari Kantor BPJS Kesehatan Kab.Karawang menyebut jika iuran peserta BPJS Kesehatan telah di atur oleh Undang- Undang, Peraturan Presiden dan juga Peraturan Pemerintah sebagai jaminan kesehatan yang bersifat gotong royong.

Sehingga, lanjut Dia, permintaan warga untuk menghapus tunggakan iuran sebagai peserta BPJS tidak bisa asal dilakukan, mengingat sebagai peserta sudah lngsung terikat sejak pertama kali menjadi peserta BPJS.(rls)