Connect with us

Nasional

Hadiri KTT ASEAN-Australia, Jokowi Serukan Solidaritas Untuk Palestina

Published

on

INFOKA.ID – Presiden Joko Widodo menegaskan solidaritas dengan Palestina serta menyerukan penghentian genosida di Jalur Gaza.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam KTT Khusus ASEAN-Australia yang berlangsung di Melbourne pada 4-6 Maret 2024.

“Presiden kembali menekankan pentingnya gencatan senjata dan ajakan untuk terus memberikan dukungan kepada UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina),” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam transkrip keterangan persnya, Rabu (6/3/2024).

Presiden Jokowi menekankan bahwa negara-negara ASEAN dan Australia harus terus mematuhi hukum internasional dalam sesi kedua KTT, yang mengangkat tema “Our Vision for the Region and Addressing Shared Challenges.”

“Rule based order harus ditegakkan tanpa standar ganda, dan tidak boleh ada negara yang di atas hukum,” ujar Retno, merujuk pada pernyataan Jokowi.

Presiden Jokowi meminta ASEAN dan Australia untuk mempertahankan semangat dan paradigma kerja sama untuk mencegah kehilangan kepercayaan dalam konteks geopolitik saat ini.

“Kerja sama yang sifatnya inklusif sangat penting agar tercipta strategic trust. Presiden juga berharap Australia dapat menjadi jembatan kerja sama ASEAN dengan PIF (Forum Negara-negara Kepulauan Pasifik) dan dengan IORA (Asosiasi Negara-negara Lingkar Samudera Hindia),” tutur Retno.

KTT Khusus ASEAN-Australia diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan kedua pihak.

Australia merupakan mitra dialog pertama ASEAN dan juga merupakan mitra pertama yang memiliki Kemitraan Strategis Komprehensif dengan ASEAN.

ASEAN (perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara) didirikan pada 8 Agustus 1967 dan saat ini beranggotakan 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

ASEAN secara prinsip telah menerima Timor Leste sebagai anggota ke-11 dan memperbolehkan negara itu untuk mengikuti semua pertemuan ASEAN, termasuk pada tingkat kepala negara/pemerintahan. (*)

Sumber: Antara