DPRD Musi Rawas Tolak Omnibus Law, Tapi Ini Belum Selesai Ucap Koordinator Aksi: Dedi Busro

INFOKA.ID – Musi Rawas, Ratusan massa yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Musi Rawas Bersatu terdiri dari gabungan Mahasiswa, Pemuda, dan Buruh aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Musi Rawas, Senin (12/10/2020).

Aksi digelar dengan tuntutan menolak Undang Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah disahkan. Dalam orasinya, perwakilan massa menyatakan menolak disahkannya UU Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja.

Dan pihaknya mendesak agar DPRD Musi Rawas dan pemerintah daerah membawa secara tertulis aspirasi mereka yang menolak UU Omnibus Law.

“Dan kami meminta DPRD Musi Rawas dan pemerintah daerah secara langsung menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja, karena hal ini sangat melukai kaum buruh kita” kata koordinator aksi Dedi Busro, dalam orasinya.

Dedi Busro Menambahkan Omnibus Law adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kejahatan multidimensional secara sekaligus. kita yang bakal menjadi menderita karena outsourcing dapat menggusur kehidupan buruh sesungguhnya. kemudian juga pesangon yang akan dikurangi UMK yang persulit, tidak ada jaminan kesehatan, pemecatan buruh yang sepenuhnya menjadi hak pemodal dan lain sebagainya, tutup Dedi Busro yang merupakan Lulusan Sarja manajemen sekaligus Kader Himpunan Mahasiswa Islam itu.

Disisi yang berbeda Kapolres Musi Rawas, AKBP Efrannedy, yang memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa tersebut mencoba menenangkan massa.

“Menyampaikan aspirasi itu hak warga Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi merusak itu melanggar konstitusi. Saya minta agar menyampaikan aspirasinya dengan tertib,” kata AKBP Efrannedy.

Sementra itu, Wakil Ketua I DPRD Musi Rawas, Firdaus Cek Olah bersama beberapa anggota dewan lainnya turun menemui para pengunjuk rasa. Setelah bernegosiasi dengan perwakilan massa, Firdaus Cek Oleh kemudian mempersilahkan para pengunjuk rasa masuk kedalam areal gedung DPRD setempat.

“Kami DPRD Musi Rawas mendukung setiap (tuntutan dan penolakan-red), kebijakan yang merugikan masyarakat. Kami satu nafas satu harapan, keluarga kami juga banyak buruh. Kalau memang harus disampaikan di dalam kami siap didalam. Tapi tolong jaga ketertiban jangan sampai anarkis,” ujar wakil Ketua DPRD Musi Rawas itu. (dbr)