Begini Respons MUI Jabar Soal Mudik Dilarang

INFOKA.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta warga untuk mematuhi keputusan pemerintah yang melarang mudik lebaran tahun 2021.

“Kalau memang sudah resmi dilarang pemerintah, ya sebaiknya ya masyarakat mengikuti aturan pemerintah ya,” ucap Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar, seperti dikutip dari Detikcom, Jumat (26/3/2021).

Menurutnya, keputusan pemerintah melarang mudik tentu ada alasan. Dimana kondisi saat ini masih pandemi COVID-19, menjadi salah satu faktornya.

“Karena apa, pemerintah menetapkan kebijakan seperti itu kan demi kemaslahatan, demi kebaikan bersama ya. Karena kalau mudik tidak dilarang ya, itu tidak akan terkendali nanti, masalahnya kita kan dalam situasi yang tidak normal nih,” ucapnya.

“Jadi kita tahu kalau tidak terkendali, kerumunan tidak terkendali, kemungkinan mewabahnya kembali virus kan sangat besar. Di Eropa saja ini sekarang kan sudah masuk gelombang ketiga ini, kita ini gelombang satu pun kan baru mau selesai, keadaan hari ini kan sudah lumayan ya, sudah landai ya, jadi ini harus dipelihara,” tutur Rafani menambahkan.

Selain itu, dia mengatakan, secara aturan sendiri mudik bukan kewajiban. Untuk bersilaturahmi bisa dilakukan kapan pun.

“Lalu yang kedua, mudik ini kan bukan wajib dan sunah ya, ini kan untuk mempererat silaturahmi. Kapan saja silaturahmi itu dianjurkan,” ujar Rafani.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka wacana kemungkinan akan dilakukannya razia atau pengetatan pemeriksaan di titik-titik yang menjadi jalur mudik.

“Ya sama kayak tahun lalu. Sekalinya dilarang, maka di jalan tol, terus di perbatasan kota, itu ada razia. Dulu kan suka ada yang sembunyi jadi sayur (di truk sayur), jadi koper pakai selimut di truk kan dirazia sama kita, karena perintahnya sudah enggak boleh. Jadi nggak usah memaksakan,” ujar Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (26/3/2021).

Sejauh ini, menurut Emil itu, ada arahan teknis yang mengatur tentang pelarangan mudik dari pusat. Apapun aturannya nanti, kata dia, Pemprov Jabar akan berupaya menyelaraskan aturan. (*)