Bawaslu Jabar Gelar Bimtek Persiapan Pengawasan dan Pemungutan Suara Pemilu 2024

KARAWANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka persiapan pengawasan pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang bertempat di Mercure Hotel Karawang, Kamis (25/1/2024).

Kordinator Bidang P2HM Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka Rapat Kordinasi (Rakor) terkait persiapan pengawasan pada hari pemungutan dan perhitungan suara, melihat jadwal tahapan kampanye tinggal beberapa hari lagi.

“Sehingga persiapan teknis menuju hari pemungutan dan perhitungan, tidak hanya sistem manual tapi juga mengunakan Siwaslu secara online, sehingga perlu dipraktekkan sampai dengan tingkat PTPS yang baru dilantik tertanggal 21 Februari kemaren,” ujarnya, Kamis (25/1/2024).

Nuryamah menambahkan, Siwaslu adalah sistem penghitungan pada hari H, yaitu memotret kejadian pada hari H, dari mulai persiapan dari jam 7 pagi, dipotret mengunakan sistem online. Nanti dilaporkan melalui sistem online, sampai dengan perhitungan suara, tersampaikan langsung ke Bawaslu RI, Provinsi dan Kabupaten.

“Kita mengundang 4 orang dari kordinator Divisi P2HM, dikarenakan hari ini Bawaslu ada perubahan dalam konteks atau penanggung jawab, kalau dulu ada divisi pengawasan atau PHL sekarang adanya pencegahan, tugasnya bertanggung jawab pada tahapan pemungutan dan perhitungan,” tambahnya.

Masih Nuryamah menambahkan, pihaknya mengundang P2HM dan divisi lain yang mewakili, yang pasti komisioner ada 2, dan kasubag dan staf teknis yang bertanggung jawab, jika ada gangguan teknis seperti sinyal, tetap akan terekam ketika sinyal ada akan terkirim.

“Berfungsi mengawasi ada tidaknya pelanggaran, misal tidak ada fasilitas disabilitas, intinya Siwaslu akan memotret perjalan pemungutan. Harapannya petugas PTPS bisa bekerja aktif, sesuai regulasi dan yang terpenting mari menjalankan regulasi secara profesional sebagai puncak tahapan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kordinator Bidang P2HM Bawaslu Kabupaten Karawang, Ade Permana mengatakan, pihaknya melakukan Rapat Kordinasi (Rakor) bersama Bawaslu Provinsi Jawa Barat, selanjutnya akan melakukan Rakor dengan Panwascam untuk agar memiliki irama dan persepsi.

“Kita menyamakan persepsi termasuk pelatihan aplikasinya, alur kita paling banyak asalnya bukan dari Jawa Barat, tetapi memiliki KTP Karawang, kita harus mewaspadai, misalnya dia sudah memiliki DPT Provinsi asal, agar tidak terjadi penghitungan ulang, dikarenakan KTP berkaitan dengan orang hidup besok Rakor tingkat Panwascam dulu,” tandasnya. (cho)