Terkait Tumpahan Minyak di Perairan Karawang, KKP Panggil Pertamina

INFOKA.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memanggil PT Pertamina (Persero) untuk membahas kebocoran pipa minyak yang membuat perairan di Karawang menjadi kotor. Sebab kebocoran tersebut bisa mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu aktivitas nelayan maupun pembudidaya ikan tambak.

“Kami duduk bersama untuk mengentaskan persoalan di lapangan, dan bagaimana supaya kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Tb. Haeru Rahayu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin (26/4).

Pemanggilan Pertamina tersebut sebagai upaya mengatasi masalah dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Meski kebocoran pipa saat ini sudah teratasi, Tebe meminta Pertamina untuk meningkatkan pemeliharan peralatan sehingga peristiwa serupa tidak terulang di lain hari. Kemudian pemulihan lingkungan pasca-kejadian serta kompensasi bagi masyarakat terdampak juga dimintanya untuk segera diproses.

Untuk pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak, Tebe meminta Pertamina melibatkan pemerintah daerah serta kelompok masyarakat. Agar upaya yang dilakukan tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik di kemudian hari.

“Libatkan semua pihak yang terkait, khusus untuk yang 2019 maupun yang saat ini. Kemudian untuk yang baru saja terjadi, kami minta matangkan kembali matriks schedule penyelesaiannya. Libatkan semuanya, tuntas dari hulu ke hilir,” tutur Tebe.

Tebe menjelaskan pasca kejadian tersebut banyak surat masuk dari kelompok masyarakat maupun asosiasi yang meminta KKP segera melakukan tindakan. Sebab tumpahan minyak di laut, khususnya di wilayah perairan Banten juga pernah terjadi dua tahun silam.

Sementara itu, pihak Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) memastikan telah memperbaiki titik kebocoran yang terjadi pada pipa 16″ MMF – Central Plant. Lokasi kebocoran terdeteksi pada Minggu 18 April 2021 dan langsung dilakukan perbaikan saat itu juga.

Sedangkan untuk pembersihan tumpahan minyak di laut masih dilakukan hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan. Sementara alat yang dipakai di antaranya 142 kapal termasuk di antaranya kapal-kapal nelayan, empat skimmer dan 600 moveable oil boom.

“Ada 1.206 pekerja yang terlibat yang terdiri dari pekerja offshore response, nelayan, dan masyarakat pesisir,” ujar Corporate Secretary PT. Pertamina, Brahmantya Satyamurti Poerwadi dalam pertemuan tersebut. (*)

Sumber: Liputan6.com