Nasional
Kemensos Dirikan Kampung Siaga Bencana di 34 Provinsi dan 208 Lumbung Sosial untuk Antisipasi Bencana Alam
INFOKA.ID – Kementerian Sosial mendirikan 854 Kampung Siaga Bencana (KSB) dan 208 lumbung sosial guna mengantisipasi bencana alam di berbagai daerah rawan di Tanah Air.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi bencana alam di Tanah Air, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya.
Selain itu, Pembentukan KSB dan lumbung sosial guna melatih kesiapsiagaan masyarakat dari ancaman bencana, serta memetakan sumber daya alam, Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur yang dapat digunakan sebagai pendukung saat situasi terjadi bencana alam.
Daerah yang tergolong paling rawan bencana adalah Provinsi Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Sumedang.
Diketahui, longsor sempat terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Saat itu masyarakat tidak siap menghadapi bencana yang datang dengan sangat tiba-tiba sehingga menimbulkan 16 korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
Saat itu Risma berkesempatan untuk meninjau lokasi bencana dengan membawa bantuan. Risma memerintahkan stafnya agar segera mendirikan KSB sehingga masyarakat bisa melakukan mitigasi bencana, memiliki kesigapsiagaan, dan hingga saat ini dengan adanya KSB warga setempat siap ketika tiba-tiba bencana alam datang, termasuk tanah longsor.
Berdasarkan data dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit PKSBA) hingga Desember 2021 menyebutkan KSB sudah tersebar di 34 Provinsi.
Sub Koordinator Mitigasi Tota Oceanna Zonneveld mengatakan total ada 854 lokasi dengan KSB terbanyak di Jawa Barat, yakni 99 lokasi.
“Hingga Desember 2021 total terdapat 854 KSB yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah lokasi terbanyak yaitu 99 KSB barada di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Untuk mendukung penanganan bencana alam tersebut, Risma menginstruksikan jajaran Kemensos untuk mendirikan lumbung sosial di titik-titik rawan bencana dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pemangku kepentingan lainnya.
Hingga kini, total lumbung sosial sebanyak 208 di 13 Provinsi, yakni Jawa Barat 43, Jawa Tengah 37 Jawa Timur 15, Banten 3, Kalbar 47, Kalsel 7, Kaltara 2, Kaltim 2, NTT 16, Sulsel 11, DI Yogyakarta 2, Aceh 14, dan NTB 9. (*)
