Demo 11 April, Mahasiswa Seluruh Indonesia Turun ke Jalan

INFOKA.ID – Mahasiswa dari berbagai penjuru Ibu Kota bergerak menuju Gedung DPR, Senin (11/4/2022) siang. Mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak wacana perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo.

Menurut Koordinator Media BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal, akan ada 1.000 massa aksi yang turun menyuarakan pendapatnya dari mahasiswa di seluruh penjuru tanah air.

“Estimasi ada 1.000 massa aksi dan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia,” kata Luthfi saat dikonfirmasi pada Minggu (10/4/2022) dikutip dari Liputan6.com.

Massa aksi terpantau memadati seluruh ruas Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR. Kendaraan terpantau hanya dapat melintasi jalur Transjakarta saja.

Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi menjadi macet parah.

Luthfi menambahkan bahwa ada empat tuntutan yang akan disuarakan dalam demo 11 April 2022.

Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kedua, BEM SI mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Selanjutnya, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode.

Terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

“Kami ada dan terus berlipat ganda. Panjang Umur Perjuangan!,” katanya.

Terkait lokasi, Luthfi membenarkan kalau demo BEM SI ini berpindah tempat dari kawasan Istana Negara menuju Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.

Selain di Ibu Kota, tercatat beberapa daerah seperti Palu, Bandung, Semarang, Palembang, Samarinda, Makassar, Ambon, dan Manokwari turut melangsungkan demo 11 April bersamaan dengan Jakarta.

Selain di Jakarta, BEM SI juga melakukan aksi di kantor DPRD Sulawesi Tengah. Dalam aksi tersebut, sekitar 300 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Palu diperkirakan terjun dalam demonstrasi.

Kemudian di Bandung, unjuk rasa akan dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB). Nantinya, lima poin tuntutan akan dibawakan oleh KM ITB saat menggelar aksi. Kelima tuntutan itu umumnya mengenai penolakan atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

Selanjutnya di Jawa Tengah, sekitar 250 orang dari gabungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Diponegoro dan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang diperkirakan melakukan aksi yang terpusat di Semarang. Aksi rencananya digelar di depan kantor Gubernur Jawa Tengah dan di depan Mapolda Jawa Tengah.

Di Palembang, Sumatera Selatan, sejumlah mahasiswa menggelar aksi di gedung DPRD Sumsel. Secara umum, tuntutan mahasiswa yaitu menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) juga akan menggelar aksi unjuk rasa di Samarinda. Aksi itu digelar di kantor DPRD Kaltim. Mulai dari penolakan perpanjangan masa jabatan presiden hingga kenaikan harga BBM dan PPN akan disuarakan oleh Mahakam.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa menggelar unjuk rasa di 19 titik yang utamanya di depan kantor DPRD Sulsel. Aksi itu merupakan lanjutan aksi sebelumnya dengan jumlah massa yang lebih besar. Pada aksi sebelumnya, mahasiswa Makassar menolak rencana penundaan pemilu 2024 dan wacana tiga periode masa jabatan presiden.

Mahasiswa Universitas Pattimura Ambon melakukan demonstrasi untuk menolak penundaan pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Aksi itu dilakukan di Pertamina Wayame dan Jembatan Merah Putih (JMP). Sekitar 300 orang disebut akan mengikuti demonstrasi itu.

Sejumlah mahasiswa di Pulau Madura, Jawa Timur, yang tergabung dalam gerakan ‘Trunojoyo Bergerak’ juga melakukan aksi demo dengan memblokade akses Jembatan Suramadu. Mereka meminta pejabat publik baik di tingkat daerah, provinsi, hingga pusat agar tidak lengah dan segera merespons penderitaan rakyat. (*)

Sumber: Berbagai sumber