Nasional
Mahasiswa dan Buruh Potensi Demo Besar-besaran Hari Ini, Terkait DPR Revisi Putusan MK Soal UU Pilkada
Published
2 tahun agoon
By
Redaksi
INFOKA.ID – Ribuan mahasiswa akan demo besar-besaran dalam rangka menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024) hari ini.
“BEM SI akan turun besar-besaran di depan DPR RI,” ujar Koordinator Pusat BEM SI Herianto pada Rabu (21/8/2024), dilansir dari Kompas.com.
Heri menyampaikan, aksi ini akan dilakukan sesegera mungkin. Ia mengatakan BEM SI tengah melakukan konsolidasi serentak di seluruh Indonesia.
Tidak lama setelah DPR menyampaikan hasil rapat, BEM SI dan sejumlah masyarakat Indonesia ramai-ramai mengunggah foto berlatar biru dengan logo garuda dan tulisan “Peringatan Darurat”.
Selain mahasiswa, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi besar-besaran.
Hal itu juga dalam rangka menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang Pilkada dengan membawa revisi UU Pilkada yang tidak mengakomodir putusan MK ke paripurna.
“Besok, Partai Buruh akan aksi besar di depan gedung DPR. Agar apabila ada pihak manapun yang menjegal putusan MK, membelokkan putusan MK, mengambil sepotong-sepotong putusan MK, maka akan kita lawan dengan gara-gara yang konstitusional. Itu sudah keluar instruksinya,” tegas Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh, Said Salahudin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
“Kami akan mengawal putusan MK dengan berbagai cara sepanjang konstitusional. Salah satunya bisa saja dengan aksi,” katanya.
Menurutnya, sikap tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab moril dari Partai Buruh selaku pemohon dalam putusan MK nomor 60.
Ultimatum tak kalah tegas disampaikan Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli.
Dia menegaskan siap berperan sampai kiamat sekalipun untuk mengawal putusan MK tersebut. (*)
Sumber: Berbagai Sumber

You may like

Bagaimana Aturan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Berdasarkan Undang-Undang?

PBHI Nilai Penempatan Anggota Polri di Luar Institusi Sah Asal Sesuai Tupoksi

MK Larang Polisi Aktif Jadi Pejabat Sipil, Margarito Kamis: UU Masih Membolehkan!

Penempatan Anggota Polri di Luar Institusi Polri Dinilai Sah Berdasarkan Undang-Undang

Bagaimana Aturan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Berdasarkan Undang-Undang?

Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Dinilai Sah Asal Penuhi Syarat Ini…!!!
Pos-pos Terbaru
- FORPROV II 2026: 725 Kontingen KORMI Palembang Bertolak ke Muara Enim
- Kasus Dugaan Penganiayaan IRT Ika, Tim Hukum Jabar Istimewa Tegaskan Pembelaan Diri Pada Sidang Kedua
- PT HM Sampoerna Tbk Buka Lowongan Kerja di Karawang, Terbuka untuk Difabel dan Lulusan SMA/SMK
- PT Exedy Manufacturing Indonesia Buka Program Pemagangan di Karawang, Tersedia 50 Kuota!
- Angkat Sisi Humanis Kurir dan Inklusivitas, Komik “Pengantar Kebahagiaan” Hadir di Pameran Seni In Medio 2026






