Nasional
Alami Pembengkakan, Proyek Kereta Cepat Gunakan Uang APBN
INFOKA.ID – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini boleh pakai dana APBN. Rencana penggunaan dana APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung karena adanya pembengkakan biaya proyek tersebut.
Dilansir dari Kompas.com, awalnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dolar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun, tetapi kini menjadi sekitar 8 miliar dolar AS atau setara Rp114,24 triliun.
Alhasil, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merevisi sejumlah ketentuan, di antaranya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa dibiayai APBN, dari sebelumnya sempat tidak diperbolehkan.
Dengan adanya aturan itu, APBN bisa disalurkan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan dari sejumlah perusahaan BUMN. Penyaluran dilakukan melalui PT KAI sebagai BUMN pemimpin perusahaan patungan.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait hal ini.
Ia menyebut, besaran APBN untuk menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tergantung pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Hal itu akan ditetapkan angkanya setelah ada audit BPKP. Jadi tanpa audit ini, itu nggak akan dilakukan. Nah maka audit ini kami harapkan akan selesai sampai Desember 2021,” ujarnya, Minggu (10/10/2021) malam.
Ia menegaskan, kucuran APBN untuk menambal pembengkakan biaya proyek ini tidak akan memberikan ruang bagi penyelewengan.
“Jadi nggak ada namanya kelebihan anggaran ataupun akibat pembengkakan ini, kita jaga gitu nggak ada potensi-potensi apapun di sana. Potensi korupsi, potensi penyelewengan, tidak akan kita akomodir,” ucapnya.
Karena itu, lanjutnya, Kementerian BUMN sudah meminta audit oleh BPKP mengenai berapa dana tambahan yang dibutuhkan akibat biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak.
“Jadi audit dulu baru kita tetapkan berapa sebenarnya angka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KCIC ini sehingga kita ketika meminta bantuan dari pemerintah, ya itu angkanya benar-benar sudah bersih. Itu prinsipnya. Jadi kita sudah minta audit mudah-mudahan selesai bulan Desember ini,” tandasnya.
Dengan begitu, Arya Sinulingga enggan memberi kepastian terkait nominal yang dianggarkan dari APBN untuk proyek ini.
“Nggak ada namanya angka bisa muncul secara clear berapa bantuan yang akan kami minta dari pemerintah. Jadi audit dulu oleh BPKP, hasil auditnya dari sana lah kita akan dapat angka yang sebenarnya yang dibutuhkan,” bebernya. (*)
