JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota Polri yang masih aktif tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Sehingga, jika ingin menduduki jabatan sipil...
JAKARTA – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang...
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri tetap sah secara hukum dan...
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan, penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah secara hukum...
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota Polri yang masih aktif tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Sehingga, jika ingin menduduki jabatan sipil...
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan adanya anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar struktur institusi Korps Bhayangkara menuai beragam komentar.Salah satunya dari Ketua...
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut anggota Polri aktif tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri, mendapatkan pro dan kontra. Anggota Polri...
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai penugasan anggota Polri di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah secara hukum dan konstitusional. Dasar hukumnya,...
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota kepolisian aktif dilarang menduduki jabatan sipil menuai pro kontra.Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia...
JAKARTA – Penempatan anggota Kepolisian di luar institusi dinilai tetap sah asalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Polri.Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak...
