Sri Mulyani Sebut Perluasan Sumber Keuangan Jadi Pilar Reformasi Sektor Keuangan RI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut perluasan sumber keuangan jangka panjang menjadi salah satu dari lima pilar strategis pemerintah dalam merancang reformasi sektor keuangan Indonesia.

“Pilar ini secara khusus menjadi pedoman dalam merancang pengembangan industri asuransi dan dana pensiun yang bersifat menghimpun dana jangka panjang,” kata Sri Mulyani dalam Indonesian Financial Group International (IFG) Conference 2022 di Jakarta, Senin (30/5/2022).

Selain itu, peningkatan akses layanan keuangan menjadi pilar kedua yang merupakan landasan bagi peningkatan lembaga keuangan, terutama dengan menyediakan akses ke berbagai produk dan layanan lembaga keuangan sesuai kebutuhan masyarakat dengan kemampuan membayar, salah satunya dengan memanfaatkan informasi dan teknologi keuangan (fintech).

Ia melanjutkan pilar ketiga adalah terkait dengan strategi peningkatan daya saing dan efisiensi sektor keuangan.

Pilar ini menekankan pada terciptanya proses bisnis sektor keuangan yang efisien melalui inovasi untuk menciptakan persaingan yang sehat antar industri.

Sementara pilar keempat adalah pengembangan instrumen keuangan dan penguatan mitigasi risiko instrumen keuangan.

“Seiring dengan berkembangnya variasi instrumen keuangan, pilar keempat diamanatkan untuk memperkuat kapasitas otoritas pengawas untuk menerapkan metode teknologi regulasi dan pengawasan,” jelasnya.

Kemudian, lanjut dia, pilar kelima yaitu meningkatkan perlindungan investor dan konsumen, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi di pasar keuangan Indonesia, sekaligus memastikan integritas dan keadilan pasarnya.

Kepercayaan publik di sektor keuangan diharapkan menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk mencapai sektor keuangan yang lebih dalam, sekaligus memastikan lembaga jasa keuangan dan pasar keuangan untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi tanpa mengikis kepercayaan publik, investor, konsumen.

Selain pilar strategis, Bendahara Negara tersebut menuturkan kerangka kerja reformasi keuangan Indonesia didasarkan pada tiga tujuan, yakni inklusi keuangan, pendalaman penetrasi keuangan, dan stabilitas keuangan.

“Pengaturan harmonis ketiga aspek ini merupakan hal yang sangat fundamental dan sangat penting untuk mengantisipasi berbagai macam perkembangan dan dinamika perkembangan di Indonesia yang terkait sektor keuangan di masa depan,” tambah Menkeu

Berdasarkan lima pilar strategis dan tiga tujuan itu, ia menegaskan rancangan reformasi sektor keuangan telah disiapkan untuk seluruh industri dan pasar keuangan di tanah air.

Reformasi di sektor keuangan diharapkan bisa mengatasi berbagai masalah yang ada di industri, yaitu memperkuat fungsi intermediasi dan meningkatkan peluang investasi berkualitas tinggi, khususnya di sektor keuangan. (*)

Sumber: Antara