Sekda Karawang Ungkap Pembentukan DOB Kota Cikampek Terkendala Moratorium Kemendagri

INFOKA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri mengungkapkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Cikampek masih terkendala moratorium dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Masalahnya itu masih moratorium,” kata Acep, Kamis (10/2/2022).

Dikatakan Acep, sepanjang moratorium masih berlaku, maka pemekaran daerah disebutnya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Kalau usulan memang sudah ada dari Pemprov Jawa Barat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkab Karawang memang telah membahas mengenai DOB Kota Cikampek. Bahkan kajian telah dibuatkan.

“Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Cikampek untuk kajian sudah ada dan sudah dibahas di pemerintah daerah juga, tapi karena adanya moratorium, sulit untuk diajukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan tokoh Sunda menyepakati pemekaran kabupaten/ kota di Jabar menjadi agenda bersama, di antaranya untuk mendapatkan keadilan fiskal berupa Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi dengan tokoh Sunda di Aula Pasca Sarjana Universitas Pasundan, Kota Bandung, Sabtu (5/2/2022).

“Yang ingin lebih kami perjuangkan adalah pemekaran kota/ kabupaten di Jabar yang jumlahnya terlalu sedikit, sehingga terjadi ketidakadilan fiskal dalam dana bagi hasil dari pusat ke daerah,” kata Ridwan Kamil.

Perjuangan tersebut juga menyikapi sebagian elemen yang mengatasnamakan Sunda, yang mengeluarkan Makloemat Sunda 2022 diprakarsai oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan.

Elemen ini mengusulkan untuk menggabungkan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menjadi Provinsi Sunda.

Namun para sesepuh Sunda sepakat menolak berdirinya Provinsi Sunda.

“Terkait deklarasi itu, para Inohong, juga ketua organisasi masyarakat tidak menyetujui penggabungan tiga provinsi menjadi Provinsi Sunda,” ujarnya.

Selain itu, para tokoh Sunda juga menentang kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan tujuan memecah belah bangsa. Ini menjawab isu deklarasi Negara Islam Indonesia (NII) yang terjadi di Kabupaten Garut.

“Kami sangat menentang kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan tujuan memecah belah, seperti ada deklarasi NII di Garut. Oleh karenanya kami mendukung upaya dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) dan Polri untuk menangkap oknum-oknum yang merusak nama baik Islam dan kesundaan di tanah Jawa Barat,” ujarnya.

Emil menyampaikan pula, para tokoh Sunda sepakat untuk membuat satu forum komunikasi, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesundaan cukup keluar dari satu pintu.

“Seperti kejadian baru-baru ini dari salah seorang anggota DPR terkait dengan kesundaan, gairah dari tokoh-tokoh Sunda saat ini sedang semangat sekali untuk bersatu, menyamakan irama dan suara, sehingga insya Allah, nanti akan lahir organisasi forum komunikasi supaya isu-isu kesundaan cukup keluar dari satu pintu,” katanya.

Langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk menjaga kondusivitas di Jabar karena empat pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika harus dijunjung tinggi.

“Jadi sikap saya sebagai Gubernur, Provinsi Jawa Barat harus terus dijaga kondusivitasnya dari dinamika dan narasi-narasi disintegrasi terhadap kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dari Tatar Sunda untuk menjunjung tinggi empat pilar, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ucapnya. (*)