Connect with us

Daerah

Ridwan Kamil Dukung Penetapan PPKM Level 3 Saat Libur Nataru

Diposting

pada

INFOKA.ID – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi gelombang tiga kasus Covid-19.

“Jika itu keputusan dari pemerintah pusat, saya kira kita akan menyesuaikan sehingga jumlah kerumunan, jumlah kegiatan selama Nataru itu bisa kita kendalikan dengan baik,” kata dia, dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021) kemarin.

Ia mengamini libur panjang kerap memicu kenaikan kasus Covid-19. “Dimana ada potensi liburan yang panjang, dan kerumunan yang masif, tentunya potensi massal Covid itu akan masih mengintai, kira-kira begitu,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan pengalaman mengajarkan untuk menekan penyebaran Covid-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh satu daerah saja.

“Covid mengajarkan tidak bisa dikendalikan di level daerah, harus lintas daerah,” kata dia.

Menurut dia, momentum penurunan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini harus terus dijaga.

“Yang paling penting Covid yang sekarang sudah turun harus terus kita pertahankan. Jangan sampai kita euforia sehingga naik lagi,” kata dia.

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 pada masa libur Natal dan Tahun Baru atau libur Nataru.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pun meminta para pengelola wisata memahami bahwa penerapan kebijakan itu demi mencegah lonjakan kasus.

Berkaca pada ledakan kasus Covid-19 sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Hery Trianto mengatakan lonjakan kasus kerap terjadi sekitar tiga sampai empat pekan setelah libur panjang.

“Sekarang, misalnya di Eropa sedang tinggi-tingginya, sehingga sejumlah negara melakukan lockdown. Jadi mau tidak mau, kita harus bersiap-siap juga dengan kemungkinan-kemungkinan itu,” ujarnya.

Ia juga menyebut lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia selalu tiga sampai empat bulan lebih lambat dari negara lain sehingga pembatasan perlu dilakukan.

“Jadi gas dan rem itu harus secara fleksibel digunakan, tentu saja dengan meminimalkan risiko-risiko ekonomi yang timbul,” kata Hery ihwal penetapan kebijakan PPKM level 3. (*)

Advertisement
Tinggalkan pesan

Balas Pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Facebook

Pos-pos Terbaru

Advertisement
Advertisement