Presiden Jokowi Perintahkan Polri Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan PT GNI

INFOKA.ID – Presiden Joko Widodo menginstruksikan Polri untuk mengungkap secara jelas dan terbuka atas peristiwa bentrok yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Selain itu, Presiden juga meminta agar para pelaku dapat ditindak secara tegas.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/1/2023).

“Yang jelas beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindak tegas terhadap para pelaku tindak pidana, kepada para pelaku perusakan, dan para pelaku pelanggar hukum, serta mengungkap ini seterang-terangnya,” ujar Kapolri dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/01/2023).

Menurutnya, Presiden juga memerintahkan Polri untuk menjaga agar seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan perusahaan bisa kembali berjalan karena terganggunya kegiatan operasional perusahaan akan mengganggu tenaga kerja Indonesia di perusahaan itu yang jumlahnya cukup besar.

Sigit menyampaikan, saat ini pihaknya telah mengatasi kasus tersebut dan berhasil mengamankan sejumlah orang yang terlibat.

“Beberapa pelaku perusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 [orang] yang telah diamankan dan 17 orang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sigit, sejumlah pasukan dari Polri dan TNI juga telah ditugaskan untuk mengawal dan menjaga situasi agar kembali kondusif, sehingga kegiatan operasional pada perusahaan tersebut dapat kembali berjalan.

“Saat ini personel pengamanan baik dari TNI dan Polri sampai dengan saat ini telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan 2 SSK Brimob dari pusat,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, bentrokan terjadi di PT GNI pada Sabtu (14/1/2023) yang berawal dari unjuk rasa para pekerja perusahaan itu. Namun ada aksi provokator dari luar kepentingan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan industri nikel yang menyebabkan kerusuhan terjadi.

“Terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang, tentunya tahapannya itu silakan untuk dijalankan. Kita semua (aparat) keamanan akan mengawal proses tersebut, sehingga semua dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Sigit menegaskan, Polri dan TNI siap untuk memberi pengamanan dan pengawalan karena industri tersebut tidak hanya berpengaruh bagi para tenaga kerja, tetapi juga untuk negara.

“Polri dibantu TNI siap untuk mengawal dan mengamankan karena ini tentunya juga berdampak kepada tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di situ, dan tentunya produk dari kegiatan smelter ini tentunya kan juga memiliki nilai tambah bagi negara khususnya dalam hal penambahan devisa terkait dengan program hilirisasi industri,” tegasnya. (*)

Sumber: Berbagai sumber