Pemkab Karawang Akan Perjuangkan 1.044 Guru Prioritas 1 Masuk Dalam Kuota Formasi PPPK di Tahun 2025

KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pegawai honorer diangkat menjadi ASN PPPK. Meski itu harus disesuaikan pula dengan kemampuan anggaran daerah.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, usai beraudiensi dengan massa guru honorer di Aula Husni Hamid Pemda Karawang, Selasa (15/5/2024) kemarin.

Menurutnya, penambahan formasi dalam rekrutmen ASN 2024 tidak mungkin dilakukan, mengingat tahapannya sudah berjalan. Adapun kuota pengangkatan PPPK tahun ini sebanyak 681 formasi, 281 di antaranya untuk guru.

Kendati begitu, pihaknya memastikan akan memperjuangkan 1.044 guru prioritas 1 (P1) masuk dalam kuota formasi PPPK di tahun 2025. Meski penetapan kuota merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Kita fokus pengusulan formasi di 2025. Kebijakan pemda hanya mengusulkan formasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini KemenPAN-RB. Tadi disepakati guru prioritas ini dikawal 2025, tapi bukan guru saja, ada tenaga pendidik dan lainnya,” jelasnya.

APBD Over Limit

Aang menegaskan, pihaknya berkomitmen terhadap penyelesaian honorer zero. Itu terbukti dengan belanja pegawai APBD Karawang yang mencapai 33,24 persen.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), belanja pegawai maksimal 30 persen.

“Artinya sudah over limit, dan di dalam aturan, kita diharuskan mengembalikan posisi normal selambat-lambatnya 5 tahun agar normal kembali 30 persen,” jelas Aang.

Diketahui, ratusan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karawang. Mereka menuntut formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2024 disesuaikan dengan jumlah guru.

Para guru awalnya melakukan long march dari gedung PGRI Karawang menuju Kantor Bupati Karawang pada Selasa (14/5/2024) pagi. Mereka tiba dengan berpakaian batik sambil membawa beragam spanduk dan poster aspirasi.

“Tuntutan kita yang paling utama adalah ingin ada penambahan kuota guru PPPK 2024,” kata Ketua PGRI Karawang, Uyat kepada wartawan.

Dia bilang, kuota penerimaan PPPK tahun 2024 total sebanyak 618 formasi. Adapun untuk guru, hanya 281 formasi.

Baginya, kuota tersebut amat sedikit, mengingat jumlah guru honorer masih menyisakan 2.300-an orang.

“Itu masih jauh kalau seperti itu. Total guru honorer kan sekitar 2.300-an, yang guru P1 (prioritas) aja ada 1.044 orang punya nilai gede tapi gak punya formasi,” keluhnya. (red)