Pemerintah Siapkan Dana Abadi Pendidikan Capai Rp81,7 triliun

INFOKA.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah sudah menyiapkan anggaran dana abadi pendidikan sebesar Rp81,7 triliun.

Dana tersebut untuk mengembangkan generasi muda masa kini dan masa depan, termasuk untuk memberikan pendidikan yang layak kepada genarasi tersebut.

“Saat ini kita memiliki Rp81,7 triliun. Jika ditambah dari anggaran penelitian, perguruan tinggi dan dana abadi kebudayaan total anggaran itu sudah mencapai Rp90 triliun,” katanya dalam acara Pembekalan Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI LPDP di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Jika belanja negara tahun 2021 mencapai Rp 2.700 triliun, maka belanja untuk bidang pendidikan sendiri mencapai Rp 500 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran yang dinikmati penerima beasiswa LPDP seluruhnya berasal dari APBN.

Sri Mulyani menyatakan salah satu langkah mengembangkan kualitas generasi-generasi penerus Bangsa Indonesia adalah melalui diberikannya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Anggaran yang digunakan untuk memberikan beasiswa LPDP sendiri berada di dalam dana abadi pendidikan tersebut.

Ia menuturkan pada awalnya LPDP hanya untuk memberikan beasiswa yang mayoritas untuk ke perguruan tinggi di luar negeri sedangkan perguruan tinggi dalam negeri dikelola oleh Kemendikbudristek.

“Sekarang bahkan sudah diperluas untuk penelitian termasuk dalam rangka Covid-19 untuk mendapat vaksin dan program Merdeka Belajar,” ujarnya.

Ia menjelaskan beasiswa ini berasal dari uang negara yang didapat melalui penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Oleh sebab itu, Sri Mulyani berpesan agar para penerima beasiswa LPDP dapat berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam memajukan Indonesia seperti menciptakan prestasi dan reputasi yang baik.

“Kalian berutang kepada negara. Utang tidak selalu dibayar melalui uang. Utang bisa dibayar dari prestasi, reputasi dan kontribusi terhadap Republik Indonesia,” tegasnya.

Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan Indonesia dari status middle income country menjadi high income country.

Ia menegaskan, selama ini pemerintah berupaya mengeluarkan Indonesia dari middle income trap dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui reformasi pendidikan, jaring pengaman sosial, dan kesehatan.

Menurutnya, mayoritas anak Indonesia masih mengalami stunting serta hanya lulusan sekolah dasar dan menengah sedangkan yang memiliki kesempatan hingga perguruan tinggi hanya 8,5 persen.

“That is that small, sangat kecil. Mereformasi pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial adalah cara untuk memotong tali kemiskinan,” jelasnya. (*)

Sumber: Antara