Menko PMK: Pemda Harus Alokasikan APBD Untuk Penanganan Stunting-Kemiskinan Ekstrem

INFOKA.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk menyisihkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada dua Program Prioritas Nasional yaitu penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Pemda agar mengalokasikan APBD untuk dua program prioritas nasional, yaitu pengurangan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023), seperti dilansir Antara.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi guna mengoptimalkan program pengurangan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Jadi, ini mohon betul-betul mendapatkan perhatian, termasuk memperkuat sinergi agar kasus stunting dan kemiskinan ekstrem bisa tertangani dengan baik,” katanya.

Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk melakukan validasi kemiskinan ekstrem berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada masing-masing wilayah.

“Termasuk data warga miskin yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat segera didaftarkan. Hal tersebut guna menjamin bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa peran aktif pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Kemenko PMK terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga kementerian/lembaga melalui roadshow virtual guna mempercepat program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara virtual, terus dilakukan secara bertahap dengan menyasar seluruh pemerintah daerah di Indonesia, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota,” katanya.

Prevalensi stunting di Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen. Sementara pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Selain itu, pemerintah menargetkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024. (*)

Sumber: Antara