Menkeu Pastikan APBN Dukung Kementerian/Lembaga Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

INFOKA.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terus mendukung Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk tetap bisa menjaga momentum pemulihan dan transisi menuju normal.

“APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita sehingga kami berharap di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. Maka dari itu kami optimis, namun tetap menjaga stabilitas dan mengurangi kesenjangan,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dilansir dari Antara, Kamis (26/1/2023).

Oleh karena itu, untuk terus mendorong pemulihan ekonomi, pada tahun 2023 penanganan kesehatan terus dilanjutkan melalui program reguler di pusat dan daerah. Selain itu, perlindungan sosial – khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan – diberikan untuk menjaga daya beli dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, penguatan pemulihan ekonomi terus didorong melalui berbagai program, termasuk program pemberdayaan dan akses pembiayaan bagi UMKM, serta dukungan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendorong pemulihan di daerah dan desa, terutama pemanfaatan dana desa dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, Sri Mulyani mengungkapkan APBN 2023 mendukung berbagai bidang pembangunan mulai dari modal manusia, modal fisik, dan antisipasi ketidakpastian.

Untuk kesehatan, anggaran pada tahun ini dialokasikan Rp 178,7 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 60 triliun, yang fokusuntuk mencegah stunting.

Kemudian untuk pendidikan, alokasi anggarannya Rp 612,2 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun, transfer ke daerah Rp 305,6 triliun, serta pembiayaan Rp 69,5 triliun.

Selanjutnya untuk anggaran perlindungan sosial, sambung dia, mencapai Rp 476 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 454,7 triliun, transfer ke daerah Rp 17 triliun, serta pembiayaan Rp 4,3 triliun.

“Perlindungan sosial ini cukup masih cukup tebal sebetulnya, bahkan lebih tinggi dari tahun 2022. Berbagai belanja bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan diberikan untuk mengurangi kesenjangan serta agar pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan berdaya tahan,” kata Sri Mulyani.

Anggaran ketahanan pangan, lanjutnya, dialokasikan senilai Rp 104,2 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun. Sementara ketahanan energi sebesar Rp341,3 triliun yang terdiri atas subsidi energi dan kompensasi Rp 339,6 triliun serta lainnya Rp 1,7 triliun.

Kemudian anggaran infrastruktur Rp 392,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 211,1 triliun, transfer ke daerah Rp 95 triliun, serta pembiayaan Rp 86 triliun. Selain itu anggaran pertahanan keamanan Rp 316,9 triliun yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat. (*)

Sumber: Antara