Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Purwakarta Diduga Melanggar Etik?

PURWAKARTA – Dewan etik DPP Partai Golkar memanggil Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Purwakarta terkait dengan laporan adanya dugaan pelanggaran etik.

Pemanggilan kedua petinggi DPD Partai Golkar Purwakarta pada Senin (17/4/2023) tersebut ditenggarai melakukan pelanggaran etik dengan menyepelekan kedatangan Menko Bidang Perekonomian yang juga sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

Rencana pemanggilan Ketua DPD Golkar Purwakarta AHB Maulana dan Sekretaris Achmad Sanusi telah menjadi bahan pergunjingan di masyarakat terutama di dunia maya.

Hal itu diketahui dari surat pemanggilan klarifikasi yang dilayangkan Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar, Mohammad Hatta, tertanggal 14 April 2023. Surat bernomor: 01/DE/GOLKAR/IV/2023 itu sempat beredar di sejumlah grup media sosial perpesanan, pada Minggu 16 April 2023.

Pada surat yang ditujukan kepada Ketua DPD Golkar Purwakarta AHB Maula Akbar dan Sekretaris Achmad Sanusi itu menyebut bahwa Dewan Etik Partai Golkar akan meminta keterangan kedua politisi tersebut sebagai bahan pertimbangan putusan Dewan Etik terhadap kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan keduanya.

Hingga berita ini dibuat, penulis belum bisa memperoleh keterangan resmi dari jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta.

Pengurus Golkar Purwakarta Lebih Manut Titah Seseorang

Usut punya usut, rencana pemanggilan terhadap Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Purwakarta terkait sejumlah dugaan pelanggaran etik misalnya masalah pemboikotan acara rapat paripurna DPRD Purwakarta dimana Golkar sebagai partai pengusung Anne Ratba Mustika sebagai Bupati Purwakarta tidak mendapat dukungan secara politis dari Golkar malah sebaliknya melakukan pembangkangan.

Kasus terakhir adalah saat kedatangan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga sebagai Ketua DPP Partai Golkar ke Purwakarta, beberapa waktu yang lalu.

Kedatangan Ketua Umum Partai Golkar tersebut tidak disambut antusias oleh kader Golkar terutama oleh Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Purwakarta.

Ketidakhadiran Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Purwakarta itu menimbulkan persepsi beragam bahwa DPD Partai Golkar Purwakarta dan Ketua DPRD Purwakarta yang berasal dari Golkar, lebih manut dan patuh pada titah seseorang yang seolah pemilik Partai di Purwakarta, ketimbang kepada Ketua Umumnya, yang selayaknya harus dihargai.

Boleh boleh saja beralasan apapun, tetapi secara etika organisasi penghargaan terhadap pimpinan tertinggi partai harus ditunjukkan. Seperti halnya yang ditunjukkan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Jajaran pengurus pentingnya hadir mendampingi meski saat itu kapasitas Airlangga sebagai Menko, bukan atas nama Ketua Umum Partai Golkar.

Perlu diingat, Bupatinya Kader Golkar. Tidak perlu terhalang sesuatu hal, yang bersifat sentimen pribadi yang kemudian diikuti oleh para pengurus lainnya. Sama-sama mengibarkan bendera penentangan. (Taufik Ilyas)