Karawang Banjir, Diskominfo Dibanjiri Kritikan MOI

KARAWANG – Musibah banjir yang menimpa sejumlah wilayah selama tiga hari terakhir ini menjadi sorotan DPC Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Karawang.

Selain kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Karawang yang tampak kedodoran menangani banjir, MOI Karawang juga mengkritik Diskominfo Karawang yang minim informasi soal banjir ke publik.

“Sebagai corong Pemkab Karawang dalam hal keterbukaan informasi, mestinya Diskominfo itu aktif memberikan info dan edukasi soal banjir ke masyarakat,” ujar Ketua DPC MOI Kabupaten Karawang, Latifudin Manaf, Senin (22/2).

Namun nyatanya, Latif menambahkan, selama musibah banjir itu berlangsung, Diskominfo tampak pasif memberikan informasi soal banjir.

Baca juga: Ridwan Kamil Bicara Tentang Tingkat Kedisplinan Prokes, Bogor Terendah Disiplin Pakai Masker

“Tidak ada informasi yang disampaikan Diskominfo, misalnya titik mana saja terjadi musibah banjir, baik itu banjir skala kecil, sedang dan besar,” jelasnya.

Masih Latif menambahkan, saat genting seperti ini masyarakat sangat perlu informasi banjir agar dalam beraktivitas tidak terjebak masuk ke wilayah banjir sehingga terkendalanya aktivitas masyarakat.

“Saya lihat di medsos banyak masyarakat terjebak masuk wilayah banjir sehingga aktivitas terganggu. Kalau masyarakat dapat informasi mungkin akan mengambil langkah alternatif,” terangnya.

Sambung masih Latif menambahkan, begitu juga dalam hal edukasi. Sebaiknya dalam momen musibah banjir ini, Diskominfo aktif memberikan edukasi.

“Misalnya, banjir yang melanda saat ini seharusnya menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan bersih, tidak buang sampah sembarangan dan lain-lain,” tandasnya.

Baca juga: Geger! Warga Majalengka Temukan Jasad Bayi Perempuan Dalam Kantong Plastik Hitam

Lebih lanjut, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga DPC MOI Kabupaten Karawang, Cholil Arief mengatakan, bukan saja minim inisiatif dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi kurangnya inovatif dari Diskominfo, sehingga banyak diantara masyarakat yang terdampak banjir kurang mendapatkan informasi yang pasti, seperti diantaranya perihal pemadaman listrik.

“Kalau saja bisa berkordinasi dengan PLN, tentu informasi pemadaman dan normalisasi listrik dapat tersampaikan hingga kesetiap Desa/Kelurahan, bahkan RT dan RW. Sehingga tidak menimbun kejengkelan di masyarakat soal info-info strategis saat atau pasca banjir,” tandasnya. (red)