Regional
Bapenda Karawang Percepat Proses Penerbitan SPPT PBB-P2
Published
3 tahun agoon
By
Redaksi
KARAWANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang mempercepat proses penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2).
Percepatan penerbitan SPPT PBB- P2 dengan sistem QR- Code (Barcode) di tahun 2023 setelah dilakukan perubahan berbeda pada tahun 2022.
Kepala Bidang Pajak dan Lainnya Bapenda Kabupaten Karawang Ade Sudrajat menyampaikan dengan perubahan Penerbitan SPPT PBB–P2 tentunya akan semakin efektif dan efisien, Sehingga untuk 810.000 lembar SPPT se-Kabupaten Karawang tidak perlu berhari -hari Kepala Bapenda untuk tanda tangan.
”Bapenda Karawang telah merubah dokumen SPPT PBB-P2 tahun 2023, Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penerbitannya (SPPT PBB- P2),” kata Ade Sudrajat, beberapa waktu lalu.
Ade Sudrajat menjelaskan, didalam SPPT 2023 pun ada QR- Code ( Barcode) yang dapat diakses online untuk mengetahui data PBB- P2.

”Dengan hanya memasukan Nomor Objek Pajak (NOP) masing masing. Yang nge-link ke Sistem Informasi Managemen Objek Pajak (SISMIOP) PBB,” jelasnya.
Berikut perbedaan SPPT 2022 dengan SPPT 2023 diantaranya adalah:
SPPT 2022 (Sebelum Perubahan)
1. Tanda tangan basah oleh Kepala Bapenda
2. Terdapat stempel/cap basah Bapenda
3. Dokumen SPPT berwarna biru
4. SPPT tidak memiliki QR-Code
SPPT 2023 (Setelah dilakukan Perubahan)
1. Tanda tangan secara elektronik oleh Kepala Badan yang sudah tersertifikasi di Balai Sertifikasi Elektronik ( BSrE )
2. Tidak ada stempel/cap Bapenda
3. Dokumen SPPT berwarna hijau
4. SPPT memiliki QR-Code (untuk mengetahui informasi PBB-P2 wajib pajak).
(rls/cho)


You may like

PHE ONWJ Bergerak Cepat Respons Laporan Nelayan Soal Gelembung di Perairan Karawang

Proyek Kandang Ayam Cuma ‘Izin Desa’, Ibe Sentil Dinas Pertanian Karawang Soal Amanat Perda LP2B

Respons Cepat Polisi dan Warga Berhasil Amankan Terduga Pelaku Dugaan Pencurian Handphone di Telukjambe Barat

Ratusan Paket Nasi Putih MBG Di SDN Karyasari Tidak Dikonsumsi, Minta Ganti Roti Burger

Pertama di Jabar, Pemkab Karawang Gratiskan Modul Pembelajaran SD-SMP dan Hapus Biaya LKS

DPRD Karawang Matangkan Raperda RPIK Libatkan KADIN dan UNSIKA
Pos-pos Terbaru
- PHE ONWJ Bergerak Cepat Respons Laporan Nelayan Soal Gelembung di Perairan Karawang
- Proyek Kandang Ayam Cuma ‘Izin Desa’, Ibe Sentil Dinas Pertanian Karawang Soal Amanat Perda LP2B
- Respons Cepat Polisi dan Warga Berhasil Amankan Terduga Pelaku Dugaan Pencurian Handphone di Telukjambe Barat
- Ratusan Paket Nasi Putih MBG Di SDN Karyasari Tidak Dikonsumsi, Minta Ganti Roti Burger
- Pertama di Jabar, Pemkab Karawang Gratiskan Modul Pembelajaran SD-SMP dan Hapus Biaya LKS






