Bansos Beras Jelang Pilkada Karawang, Akankah Dipolitisasi?

KARAWANG – Bansos alias Bantuan Sosial berupa beras dari Kementrian Sosial dirasa sangat membantu Mayarakat Karawang ditengah Pandemi Covid-19. Namun mengapa program Kemensos itu terkesan lambat dari yang dijadwalkan.

Pasalnya, Beras 15 Kilogram itu sudah bisa didistribusikan sejak Bulan Agustus lalu hingga Bulan Oktober mendatang. Akan tetapi, Kabupaten Karawang baru melaksanakan launching penyaluran beras bansos tersebut di Bulan September menjelang Cuti Bupati menghadapi Pilkada Serentak 2020.

Wakil Pimpinan Cabang Perum Bulog Sub Divre Karawang, Ashville Nusa Panata mengaku, tidak mengetahui teknis penyaluran Beras Bansos, karena itu merupakan tugas Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Pihak Bulog hanya sebagai penyedia beras saja, maka mulai dari transporter, jadwal dan titik penyaluran, tentu hal ini ada diranah Dinsos. “Kami hanya sebagai penyedia beras saja, untuk alokasi beras kurang lebih sejumlah 2 Ribuan Ton untuk target dua bulan, September dan Oktober,” ujarnya kepada INFOKA, Jumat (25/9).

Sementara, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang mengurusi Bantuan Sosial Beras (BSB), belum dapat ditemui. Melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Danilaga menjelaskan, secara garis besar BSB diperuntukan bagi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan besaran 15 Kilogram perbulan. “Jadi BSB ini untuk 3 bulan, sedangkan launching kemarin itu disekaliguskan 2 bulan, untuk Agustus dan September. Jadi tinggal 1 bulan lagi,” jelasnya.

Berkaitan dengan tahun politik, Danilaga menambahkan, tentunya ini merupakan program Pemerintah Pusat jadi bukan dibiayai oleh APBD. Maka menjadi kepentingan secara nasional di masa pandemi Covid-19, jadi tidak dipengaruhi situasi politik di Kabupaten Karawang. “Ya bagaimana kita memandangnya saja, program ini kan jelas bukan dari APBD Kabupaten,” paparnya.

Disinggung pertanyaan kenapa program BSB di Kabupaten Karawang ada keterlambatan, bahkan tidak dimulai dari Bulan Juli hingga Bulan September seperti dibeberapa daerah lain, untuk menjaga jarak dengan situasi politik,  Danilaga mengatakan, tentu yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah Kabid Linjamsos, sebab diluar teknis kinerjanya. “Ada keterlambatan juga tidak tahu, moal bisa ngajawab eta mah, diluar teknis kerja saya,” pungkasnya. (cho)