Audiensi dengan Disdik Jabar, Kabid PKLK Siap Tunggu Arahan Kadis dan Gubernur Jabar Soal PKBM

KARAWANG – Dinilai kurang mendapat perhatian, Forum Komunikasi (FK) PKBM Provinsi Jawa Barat datangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kamis (9/3/2023).

Pengurus Forum Komunikasi (FK) PKBM Provinsi Jawa Barat, Heru Saleh mengungkapkan kekecewaannya lantaran sampai sekarang belum ada perhatian dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.

“Saat Rakerda yang digelar di Garut, pihak Provinsi berjanji akan menindaklanjuti usulan dari FK-PKBM Kabupaten Kota SE Jawa Barat, namun hingga saat ini belum ada arahan lebih lanjut baik dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat maupun dari Gubernur,” kata Pengurus Forum Komunikasi (FK) PKBM Provinsi Jawa Barat, Heru Saleh.

Lanjut Heru, sejumlah aspirasi disampaikan dalam pertemuan dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan khusus dan Layanan Khusus, Deden Saeful Hidayat.

” Ada dua usulan atau aspirasi dari FK-PKBM diantaranya Pemerintah Provinsi harus hadir untuk masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan masyarakat/PKBM, dalam pelayanan pendidikan sehingga masyarakat barat terlayani pendidikannya dan bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah dan yang kedua adalah tidak Diskriminasi Pendidikan, amanat undang-undang jenis pendidikan bukan hanya formal tetapi ada Pendidikan nonformal (PKBM) Berbasis masyarakat,” jelasnya.

Usai menyampaikan aspirasinya, Heru berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat bisa segera menindaklanjuti aspirasi dari FK-PKBM sehingga pendidikan non formal juga bisa berpartisipasi meningkatkan APK dan IPM di Jawa Barat yang diketahui di angka 78,86 ditahun 2022 untuk tingkat SMA/SMK/MA/Paket C.

“Dari audiensi ini, pihak Disdik Jabar yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan dan Layanan Khusus, Deden Saeful Hidayat, M.Pd. menyampaikan akan menunggu perintah dan arahan Pimpinan (Kepala Dinas dan Gubernur), Minta arahan kepada Biro Kesra Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 5, terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan mengusulkan Bantuan ke Provinsi Jawa Barat melalui BAPEDA Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Heru mengungkapkan, PKBM Provinsi Jawa Barat terus berbenah untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di bumi pasundan. Namun, upaya yang dilakukan para penggiat pendidikan kesetaraan tak mendapat dukungan dari dinas pendidikan.

“Tinggal keinginan dan kemauan Kepala Dinas dan Gubernur Jawa Barat saja mau atau tidaknya melayani masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan non formal,” ungkap Heru Saleh. (adv)