Askun Dorong Bupati Lakukan Refocussing Anggaran, Keselamatan Warga Karawang Harus Prioritas

KARAWANG – Sejak menjadi salah satu Kabupaten dari dua Kabupaten/Kota yang berkategori zona merah Covid-19 di Jawa Barat. Seperti yang disampaikan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil bahwa Kabupaten Karawang selama empat minggu berturut-turut tetap berzona merah.

Hal ini tentu menjadi perhartian khusus Pemerintah Provinsi Jabar, bahkan dari hasil sample Swab Test PCR, sebanyak 339 di Balitbang Kemenkes, 40 sampai 50 perse positif. Dan dari 339 ditemukan 21 orang yang terkena varian baru, yaitu virus Corona Delta dari India, kemudian satu orang meninggal dunia.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karawang terus berjibaku untuk dapat menekan peredaran virus varian baru tersebut. Bupati sudah memerintahkan seluruh Camat agar membuat tim khusus sampai ke tingkat RT.

Mendapati kegawatan tersebut, pemerhati kebijakan publik, H. Asep Agustian, SH. MH. merasa prihatin. Diungkapkannya, lagi-lagi karawang ini masuk zona merah, dan sekarang zona merah terparah, lebih parah dari Kota Depok. Empat minggu berturut-turut tidak bisa dianggap main-main, Pemkab Karawang harus ekstra konsentrasi mengatasinya.

“Tetapi yang sangat disayangkan, beberapa hari ini kok masih berkutat dipersoalan anggaran. Memang patut kita pahami, ketersediaan anggaran yang bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) juga sudah habis. Gagasan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sudah melaporkan perlu adanya refocussing atau pergeseran anggaran kepada Bupati, sebenarnya sudah bagus,” ujarnya kepada Infoka, Selasa (22/06).

Ditambahkannya, hanya saja kenapa menjadi pro dan kontra? Padahal yang namanya kesehatan serta keselamatan masyarakat harus jadi prioritas utama. Permasalahannya, ketika terjadi kegentingan seperti ini, tidak cukup melakukan pengawasan dengan menekan ruang gerak masyarakat saja.

“Sudah banyak Rakyat Karawang terpapar, perlu untuk dilakukan isolasi dan pengobatan,” jelasnya.

Aktivis senior yang memiliki sapaan akrab Asep Kuncir (Askun) ini juga menekankan, agar Pemkab Karawang, khususnya Bupati segera mengambil sikap tegas dalam situasi tidak ada anggaran seperti sekarang.

“Ayo dong lakukan refocussing, baik dari belanja langsung pembangunan yang bersifat tender atau lelang dan yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Toh semuanya juga bersumber dari APBD, uang rakyat juga kok,” tegasnya.

Masih Askun menambahkan, Bupati tidak perlu ragu apa lagi takut dengan opini yang kontra, selama itu untuk kebaikan serta kemaslahatan masyarakat. Terlebih ketentuan refocussing ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 2/2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/2O2O Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang.

“Saya malah jadi merasa heran pada pihak yang kontra refocussing, baik itu yang bersifat tender atau Pokir Dewan? Saya yakin kalau pengusahanya atau pihak ketiga yang bakal mengerjakan proyeknya bakal mengerti kok. Ini mah yang ribut yang bukan pengusahanya. Jangan-jangan dia yang ngejual proyek ke pengusaha lalu pas anggaran proyeknya dialihkan, dia takut ditagih sama si pengusahanya?,” sindirnya.

Sambung masih Askun menambahkan, dalam situasi darurat seperti ini, jangan sekali-kali ada pihak yang hanya memikirkan isi perutnya sendiri. Kesehatan serta keselamatan Masyarakat Karawang secara umum harus menjadi prioritas utama.

“Sekali lagi saya tekankan terhadap Bupati dan Sekda. Tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan refocussing, baik terhadap anggaran untuk lelang proyek atau Pokir Dewan. Kami masyarakat siap backup Pemerintah. Justru kalau DPRD kemudian bereaksi mempersoalkan refocussing, patut dipertanyakan kepeduliannya terhadap nasib rakyat yang diwakilinya? Lakukan saja refocussing, asal Pemerintah tidak benar-benar bisa mempertanggung jawabkan penggunaannya,” pungkasnya. (cho)