Connect with us

Regional

Warga Unjuk Rasa di Depan Kantor Pemkab Karawang Tuntut Ganti Rugi Layak Pembangunan Tol Japek 2

Published

on

INFOKA.ID – Warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Citaman Bersatu berunjuk rasa terkait pembebasan lahan untuk Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II di depan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang, Jawa Barat, Rabu (15/9/2021). Mereka menuntut ganti rugi yang sesuai atas lahan mereka.

Dalam aksinya, massa mendirikan tenda dan memajangkan poster berisi tuntan.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sidik Somantri menuturkan unjuk rasa ini merupakan bentuk kekecawaan atas harga yang tidak sesuai ditawarkan oleh pihak Tol Japek 2.

“Kami dari 61 Kepala Keluarga (KK), dengan 80 bidang tanah yang masih bertahan, tidak menginginkan harga tanah kami ditawar murah dengan nilai dari 150 ribu, hingga 600 ribu per meter, karena harga pasaran saat ini itu bisa sekitar Rp 500 ribu per meter sampai 1,5 juta per meter itu dekat dengan jalan,” kata Sidik di depan kantor Pemkab Karawang, Rabu (15/9/2021).

Menurut pantauan, jumlah massa aksi yang datang berjumlah 160 orang, yang mayoritas ibu-ibu, dan juga anak-anak. Mereka berasal dari Dusun Citaman, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan.

“Ada 61 KK yang masih tidak mau menerima tawaran harga dari pihak Tol Japek 2 sisi selatan ini,” ungkapnya.

Atih (46), salah satu warga yang ikut aksi, mengakui sudah sejak tahun 2019 mengetahui rencana pembangunan Tol Japek 2, dan hingga saat bidang tanahnya ditawar, ia masih tetap bertahan karena diakui tidak sesuai dengan harga dipasaran.

“Mana bisa bangun rumah lagi, kalau tanah saya hanya dihargai 200 ribu per meter, padahal harga pasaran itu sudah sampai 500 ribu per meter,” katanya.

Atih mengatakan, ada sekitar 3 bidang yang ditawar oleh pihak Tol Japek 2, dengan masing bidang dihargai murah.

“Jadi saya ada 3 bidang, rumah, warung, sama kandang sapi, itu semua hanya ditawar 200 ribu,” terangnya.

Lanjutnya, selama 2019 hingga saat ini, ia sudah diundang oleh pihak kelurahan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sudah 3 kali diundang, tapi saya belum mau bersepakat, dan banyak juga warga lain sama tidak mau dihargai murah,” tandasnya. (*)